Komisi I DPR RI menemukan persoalan terkait kesejahteraan prajurit saat melakukan kunjungan ke Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Madiun, Jawa Timur.
Salah satu yang paling disorot adalah minimnya ketersediaan rumah dinas dibanding jumlah personel yang bertugas.
Temuan itu diperoleh dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI ke satuan TNI tersebut, pada Jumat, 12 Juni 2026.
Anggota Komisi I DPR RI, Abdul Halim Iskandar, mengatakan ada tiga persoalan utama yang perlu segera mendapat perhatian pemerintah pusat. Mulai dari alat mobilitas pasukan, rumah dinas, hingga pembekalan prajurit menjelang pensiun.
Menurut Abdul Halim, kebutuhan paling mendasar yang harus segera dipenuhi adalah sarana mobilitas pasukan.
Ia menilai kesiapan prajurit tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan fasilitas pendukung yang memadai.
Dan tentu semua ini akan segera kita sampaikan kepada Panglima, atau kepada Pak Menteri Pertahanan, atau pihak-pihak yang terkait, termasuk mungkin mengalokasikan di APBN agar kebutuhan alat mobilisasi pasukan ini bisa dipenuhi. Karena itu sesuatu yang amat sangat mendasar menurut kita,”
ucap Abdul Halim.
Persoalan Perumahan Prajurit
Namun, DPR menyoroti persoalan perumahan prajurit yang juga dinilai tak layak. DPR menilai kondisi rumah dinas di wilayah Korem 081 jauh dari ideal dan membutuhkan intervensi kebijakan secepatnya.
Tentu terkait dengan kesejahteraan prajurit, utamanya rumah dinas. Terus terang di wilayah Korem 081 ini cukup memprihatinkan, rasio yang sangat tidak seimbang antara jumlah pasukan dengan rumah dinas yang tersedia,”
tegas Abdul Halim.
Selain persoalan fasilitas dan tempat tinggal, Komisi I juga menyoroti masa transisi prajurit yang memasuki purna tugas.
Abdul Halim menilai negara perlu menyiapkan program pembinaan dan pelatihan yang lebih terstruktur agar para prajurit memiliki bekal saat kembali ke kehidupan sipil.
Dibutuhkan penguatan-penguatan dalam pembinaan bagi pasukan, prajurit, apalagi yang menyongsong pensiun, supaya ada pembekalan-pembekalan yang cukup penting bagi keberlanjutan teman-teman yang nanti pada akhirnya pensiun,”
katanya.
Komisi I DPR menegaskan hasil kunjungan tersebut tidak akan berhenti sebagai catatan lapangan semata.
Temuan mengenai minimnya alat mobilitas, keterbatasan rumah dinas, dan kebutuhan pembinaan prajurit menjelang pensiun akan dibawa ke tingkat pusat sebagai bahan penyusunan kebijakan pertahanan nasional.
