Nilai tukar rupiah belakangan ini terus berdarah-darah melawan dolar Amerika Serikat (AS), hingga melemah ke level Rp17.400 per dolar AS. Kondisi ini pun memantik kekhawatiran terhadap kemungkinan terulangnya krisis moneter (krismon) di tahun 1998.
Global Markets Economist Maybank Indonesia, Myrdal Gunarto menilai meski rupiah akhir-akhir ini mengalami pelemahan, namun RI belum akan masuk dalam situasi krisis moneter. Pasalnya, permintaan domestik yang tercermin dari inflasi masih dalam kondisi baik.
Kalau untuk situasinya krisis moneter saya rasa belum, kecuali demand domestik itu menurun akibat adanya pelemahan rupiah. Tapi kan sejauh ini kan pemerintah sudah jaga supaya dampak imported inflation itu minim,”
ujar Myrdal saat dihubungi Owrite.id Rabu, 6 Mei 2026.
Myrdal mengatakan, data terbaru April 2026 menunjukkan bahwa inflasi masih rendah sebesar 0,13 persen secara month to month (mtm), dan 2,42 persen secara year on year (yoy).
Jadi belum kelihatan untuk dampak imported inflation terhadap daya beli konsumen ataupun juga dampak inflasi,”
terangnya.
Selain itu, Myrdal menilai neraca perdagangan masih melebar, tercatat RI masih surplus sebesar US$3,32 miliar dari yang sebelumnya US$1,27 miliar. Surplus ini terjadi di tengah kondisi harga minyak dunia naik melebihi US$90 per barel.
Biang Kerok Rupiah Amblas
Myrdal mengungkapkan, ada sejumlah penyebab yang membuat nilai tukar rupiah melemah, hal ini diantaranya karena hot money outflow atau aliran keluar dana asing di pasar saham dan surat utang negara. Kemudian tingginya permintaan valas untuk membayar utang luar negeri.
Ataupun juga biaya untuk bayar yield untuk investor global di pasar surat utang negara kita. Karena kan yield-nya semakin tinggi, ya mereka juga bayarnya juga kelihatannya ini lebih tinggi juga ya,”
terangnya.
Myrdal menuturkan, meski Bank Indonesia (BI) sudah berusaha menyerap likuiditas valas dengan melakukan operasional moneter seperti lelang Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sukuk Valuta Asing Bank Indonesia (SUVBI). Namun, langkah itu belum bisa menampung likuiditas valas utamanya dari luar.
Ia menjelaskan, hot money outflow di pasar saham pada periode Maret-April 2025 tercatat mencapai US$2,37 miliar. Sedangkan kepemilikan Surat Utang Negara (SUN) dari investor asing tercatat turun, dari Rp875,36 triliun di akhir Februari menjadi Rp858,66 triliun pada 24 April 2026.
Jadi memang outflow-nya terjadi ya di pasar keuangan kita, dan kelihatannya ini masih terus terjadi nih sampai sekarang nih. Walaupun ya kemarin kita lihat di pasar saham ternyata ada inflow masuk di pasar saham itu dari investor asing sekitar US$110,4 juta,”
terangnya.
Selain itu, Myrdal menyebut pelemahan rupiah akhir-akhir ini juga disebabkan oleh kebutuhan musiman. Hal ini diantaranya pembayaran dividen hingga musim haji.
Jadi yang memang tekanan di pasar keuangan ini kelihatannya kuat ya. Ditambah lagi ada faktor musiman dividen, lalu juga pembayaran utang luar negeri yang semakin mahal belum lagi impor minyak juga kelihatannya bulan April ini mulai naik ya,”
terangnya.
Intervensi Belum Ampuh
Myrdal menilai, langkah intervensi stabilisasi rupiah yang dilakukan BI harus lebih masif lagi. Hal ini penting dilakukan agar pelemahan rupiah tidak semakin tahan.
Kalau untuk intervensi BI ya saya rasa sih harusnya lebih masif lagi ya. Untuk masuk di pasar DNDF ataupun juga di pasar sport ataupun juga pasar swap ya, ataupun pasar sekundernya sebuah utang negara,”
terangnya.
Myrdal menilai, Bank Indonesia masih memiliki ruang untuk melakukan intervensi secara all out dengan modal sekitar US$20 miliar.
Dan itu kan kalau kita lihat dari cadangan devisa kita juga sebenarnya masih relatif aman ya karena cadangan devisa kita pada bulan Maret itu sekitar US$148,2 miliar,”
tuturnya.
Myrdal menyebut, Indonesia saat ini membutuhkan supply valas yang lebih besar. Untuk itu, pemerintah perlu memastikan hubungan dagang, dengan negara mitra dagang utama tidak terganggu karena tingginya tensi geopolitik.
Jadi mitra dagang di ASEAN, Asia Timur ataupun juga Asia Selatan, maupun juga di Amerika dan juga Uni Eropa itu jangan sampai terganggu ya pengiriman kita ya,”
terangnya.
Di samping itu, pemerintah perlu mendorong ekspor produk hilirisasi. Sehingga diharapkan, surplus neraca perdagangan bisa dijaga sebagai amunisi moneter bagi BI untuk melakukan intervensi hingga stabilisasi nilai tukar.
Pemerintah bisa mencari ataupun mendapatkan likuiditas valas, ya mereka sebenarnya bisa dorong itu sektor pariwisata. Sektor pariwisata kalau di dorong lebih serius lebih kuat harusnya bisa mendatangkan devisa lebih banyak,”
imbuhnya.
