Masih dalam diskusi (proyeksi pertumbuhan ekonomi),”
ujar Teni saat dihubungi Owrite.id.
Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal I-2026 tumbuh sebesar 5,61 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan ini utamanya disumbang oleh konsumsi rumah tangga sebesar 54,36 persen.
Pada kuartal I 2026 secara yoy seluruh komponen pengeluaran tumbuh positif, komponen pengeluaran yang memberikan kontribusi besar terhadap PDB adalah konsumsi rumah tangga dengan kontribusi sebesar 54,36 persen dan tumbuh 5,52 persen,”
ujar Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers Selasa, 5 Mei 2026.
Selain konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi kuartal I-2026 juga disumbang oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang sebesar 28,29 persen atau tumbuh 5,96 persen.
Adapun komponen dengan pertumbuhan tertinggi yaitu berasal dari konsumsi pemerintah. Hal ini didorong oleh peningkatan realisasi belanja pegawai melalui realisasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR), serta belanja barang dan jasa terutama untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kurva Terbalik di Akhir Tahun
Sebelumnya Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memprediksi laju pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen memungkinkan dipertahankan pada kuartal kedua hingga Juni ini, karena dorongan belanja pusat masih tersisa. Namun, tantangan yang dihadapi pada semester kedua 2025 yaitu pemerintah bakal menghadapi risiko kebalikan tren.
Jika biasanya serapan anggaran memuncak pada akhir tahun, tapi cara pemerintah pusat “bakar uang” pada awal tahun ini akan menyebabkan kekurangan amunisi. Artinya, garis kurva diproyeksikan menurun hingga akhir 2026.
Anggaran akan sangat terbatas. (Jika pemerintah) mencari utang dalam kondisi perang (Iran-AS saat ini) akan susah. Sangat mungkin (pertumbuhan hanya) di bawah 5 persen (pada kuartal III dan IV). Jadi jangan senang dulu dengan 5,6 persen di awal,”
terang Bhima kepada Owrite.id.
Situasi makin berat dengan kepercayaan pasar menurun terhadap tata kelola fiskal, yang berdampak langsung pada biaya utang yang mesti ditanggung.
Pembayaran bunga utang Indonesia tergolong lumayan tinggi. Bisa mencapai Rp1.400 triliun hanya untuk bunga dan pembayaran utang, sementara APBN hanya sekitar Rp2.000 triliun lebih. Itu merupakan risiko “bakar uang” awal tahun.
