Permata Institute for Economic Research (PIER) menilai, Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) tidak bisa terus-menerus menggelontorkan stimulus untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Sebab APBN berpotensi kehilangan ruang, sejalan dengan meningkatnya tekanan global, dan beban fiskal domestik.
Head of Macroeconomics & Market Research Permata Bank, Faisal Rachman mengatakan sampai saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh belanja pemerintah atau fiscal driven, bukan sektor swasta.
Karena kita masih lihat GDP growth itu lebih ke fiscal driven, bukan ke sektor swastanya, bukan yang private driven-nya. Dan itu tentunya akan membatasi ruang fiskal ke depan,”
ujar Faisal dalam media briefing Selasa, 11 Mei 2026.
Fiskal Indonesia Hadapi Tantangan Berat
Faisal menuturkan, ketahanan fiskal Indonesia sedang menghadapi tantangan, utamanya bila konflik geopolitik di Timur Tengah terus berlanjut dan mendorong harga minyak dunia tetap tinggi.
Karena ruang fiskal kita menjadi terbatas, flexibility-nya menjadi rendah. Sehingga cara yang sama dengan cara melakukan belanja fiskal yang besar itu tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, yang artinya outlook GDP growth pada kuartal-kuartal selanjutnya ini kemungkinan bisa menurun,”
jelasnya.
Posisi Pemerintah Dilema
Faisal mengatakan, pemerintah saat ini sedang ada dalam posisi dilema. Sebab, APBN harus menjalankan dua tujuan yakni menjaga pertumbuhan ekonomi, dan menjadi batalan alias shock absorber terhadap gejolak global.
Jadi bagaimana fiskal ke depannya ketahanannya, kerana dia punya dua tugas yang cukup penting juga. Sedangkan kita tahu sampai saat ini, sampai bulan Maret, sebenarnya performa penerimaan dari APBN masih belum terlalu baik jika dibandingkan dengan percepatan di sisi belanjanya,”
imbuhnya.
Adapun APBN per 31 Maret 2026 masih mengalami defisit sebesar Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp574,9 triliun atau 18,2 persen dari target, sedangkan realisasi belanja negara sebesar Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target APBN 2026.
