Pelemahan rupiah yang terus menembus level tinggi terhadap dolar Amerika Serikat mulai memicu kekhawatiran publik.
Di tengah kondisi harga bahan pokok yang merangkak naik, dan BBM non subsidi yang semakin mahal, pemerintah tetap mengklaim Indonesia masih jauh dari ancaman krisis ekonomi seperti 1998.
Pengamat ekonomi Razikin Juraid menilai tekanan terhadap ekonomi nasional memang nyata dirasakan masyarakat, terutama akibat dampak pelemahan rupiah terhadap biaya impor dan produksi.
Namun, ia menegaskan kondisi saat ini belum bisa disamakan dengan krisis besar yang pernah menghantam Indonesia pada 1998.
Pelemahan rupiah terhadap dolar tentu berpengaruh terhadap ekonomi Indonesia, terutama pada harga impor dan biaya produksi. Tetapi kondisi hari ini tidak bisa disamakan dengan 1998 karena fundamental ekonomi Indonesia jauh lebih kuat,”
kata Razikin kepada Owrite Media, Rabu, 27 Mei 2026.
Menurutnya, ada sejumlah faktor yang membuat kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih relatif terkendali dibanding era krisis moneter dua dekade lalu.
Cadangan devisa masih cukup, perbankan lebih sehat, inflasi relatif terkendali, serta koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi berjalan lebih baik,”
ujarnya.
Razikin juga menilai stabilitas politik nasional menjadi salah satu faktor penting, yang membuat investor masih percaya terhadap ekonomi Indonesia.
Selain itu, stabilitas politik dalam negeri juga jauh lebih terjaga sehingga pasar dan investor masih memiliki kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia,”
akuinya.
Meski begitu, lanjut Razikin, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini tidak bisa dianggap ringan.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dan melonjaknya BBM non subsidi tetap memberi dampak langsung terhadap daya beli rakyat.
Kenaikan harga barang, pelemahan rupiah, dan naiknya BBM non subsidi memang memberi tekanan kepada masyarakat. Namun itu belum otomatis mengarah pada krisis seperti 1998,”
jelasnya.
Ia menambahkan, krisis 1998 dipicu oleh kombinasi persoalan yang jauh lebih kompleks, mulai dari lemahnya sektor perbankan hingga instabilitas politik dan keamanan.
Krisis 1998 terjadi karena kombinasi lemahnya sektor perbankan, tingginya utang luar negeri, serta instabilitas politik dan keamanan yang saat itu tidak terkendali,”
bebernya.
Lebih jauh Razikin, kondisi saat ini berbeda karena pemerintah dan otoritas keuangan terus memperbaiki sistem pengawasan dan regulasi ekonomi.
Hari ini situasinya berbeda karena regulasi ekonomi dan pengawasan sektor keuangan terus diperbaiki, penegakan hukum semakin baik, dan pemerintah masih mampu menjaga stabilitas nasional di tengah tekanan global,”
tegasnya.
Di sisi lain, Razikin mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus menjaga angka makro ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat tetap mampu bertahan menghadapi tekanan harga.
Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah menjaga daya beli masyarakat, memperkuat produksi dalam negeri, menjaga stabilitas rupiah, memperluas lapangan kerja, serta memastikan bantuan sosial tepat sasaran,”
ungkapnya.
Ia juga menilai kepercayaan publik dan investor menjadi kunci utama agar ekonomi Indonesia tetap bertahan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Pemerintah juga perlu terus memperbaiki regulasi agar iklim investasi semakin sehat, memperkuat kepastian hukum, dan menjaga stabilitas politik nasional. Sebab dalam kondisi global yang penuh tekanan, kepercayaan publik dan investor menjadi faktor penting untuk menjaga ketahanan ekonomi Indonesia,”
pungkasnya.
