Penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), memicu tuntutan agar penyidikan tidak berhenti pada para petinggi lembaga semata.
Selain Dadan, Kejaksaan Agung juga resmi menahan dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung. Ketiganya diduga terlibat dalam praktik penyalahgunaan kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik, Fernando Emas menilai, langkah Kejaksaan Agung sejalan dengan harapan publik yang selama ini mempertanyakan pengelolaan anggaran MBG yang nilainya sangat besar.
Jadi kan ini sesuai dengan harapan saya dan juga harapan banyak orang, terkait dengan banyaknya laporan-laporan dan kritik terkait dengan pengelolaan dana MBG,”
kata Fernando Emas saat dihubungi Owrite.id, Rabu, 3 Juni 2026.
Publik Pertanyakan Anggaran Belanja BGN yang Janggal
Menurutnya, sejak awal publik telah menyoroti sejumlah pengeluaran BGN yang dinilai janggal dan sulit diterima akal sehat. Ia mencontohkan, sejumlah pengadaan barang yang sempat menuai pertanyaan karena dianggap tidak sebanding dengan kebutuhan program.
Penggunaan anggaran oleh BGN pada saat Pak Dadan masih memimpin, dimana dana tak masuk diakal seperti pengadaan komputer, laptop, sepeda motor, kaus kaki dan yang lain-lain,”
ucapnya.
Untuk itu, Direktur Rumah Politik Indonesia itu menegaskan, penyidikan harus diperluas untuk menelusuri siapa saja yang ikut menikmati, atau menerima aliran dana hasil dugaan penyalahgunaan anggaran tersebut. Ia meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada tiga tersangka yang telah ditahan.
Kejaksaan Agung harus memeriksa secara menyeluruh siapa-siapa saja yang terlibat, dan bawa ke proses hukum, termasuk kepada PPATK, periksa rekening-rekening para pejabat dari BGN, dan juga staf-stafnya yang diduga ada aliran-aliran dana dari penyalahgunaan anggaran dan wewenang ini,”
tegas Fernando.
Penahanan Dadan Terlambat Dilakukan
Ia juga menyebut penahanan Dadan sebenarnya terlambat dilakukan, mengingat polemik penggunaan anggaran BGN telah lama menjadi perbincangan publik.
Jadi ini sudah sangat tepat sekali, ini juga sangat terlambat kalau Pak Dadan baru dicopot karena kan persoalan ini sudah mendapat sorotan dari publik, dan bagaimana kucurigan terkait dengan penggunaan anggaran itu,”
jelasnya.
Lebih jauh Fernando, kasus ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program andalan Presiden Prabowo yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar.
Makanya disinilah perlu ada pengawasan yang tetap, apalagi ini kan program baru di pemerintahan Pak Prabowo,”
tutup Fernando.
