Terungkap! Bupati Langkat Diduga Minta Fee hingga 17 Persen dari Puluhan Proyek Pemda

Last updated: Juli 4, 2026 9:57 am

Reporter

Reporter OWRITE berfokus pada peliputan isu hukum, kriminal, dan nasional. Setelah resmi menyandang Sarjana Ilmu Komunikasi di Universitas Jaya, mulai meniti karier sebagai jurnalis pada tahun...

Follow:

Dusep Malik

ByDusep Malik

Redaktur

Seorang senior editor di OWRITE Media, yang fokus pada pemberitaan seputar Bisnis, Ekonomi, Politik dan Peristiwa.

Follow:

2 jam lalu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap sejumlah proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat yang diduga dijadikan ladang korupsi oleh Bupati Langkat, Syah Afandin.

Daftar isi Konten

Diduga Minta Fee hingga 17 Persen
Sempat Tagih Sisa Setoran Proyek

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, Syah Afandin bersekongkol dengan anak buahnya, Yaqub Abdhal Almuarif, dalam pengaturan paket pekerjaan di Dinas Pendidikan (Disdik) dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Langkat.

Proyek-proyek tersebut diduga telah dikondisikan melalui mekanisme Pengadaan Langsung (PL) dengan berkoordinasi bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Disperkim Langkat, Ilhamsyah Bangun.

Diduga Minta Fee hingga 17 Persen

SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YQB meminta fee 10 persen dari proyek di Disdik, dan 17 persen dari proyek di Disperkim,”
ungkap Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Sabtu, 4 Juli 2026.

KPK menetapkan Bupati Langkat Syah Afandin sebagai tersangka pada kasus suap terkait proyek di lingkungan Kabupaten Langkat tahun 2025-2026 dan mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai sebesar Rp100 juta, uang tunai dalam valuta asing senilai Rp1,22 miliar dan 2 rekening bank dengan total senilai Rp2,27 miliar. (Sumber: Antara Foto/Hafidz Mubarak A/sgd)

Setelah disepakati, nilai fee dari proyek Disdik mencapai sekitar Rp900 juta, sedangkan dari proyek Disperkim sebesar Rp126,8 juta. Menurut KPK, hingga 5 April 2026, Syah Afandin telah menerima uang sekitarRp800 juta.

Dengan rincian, pada 2025 sejumlah Rp500 juta (dua kali transfer) melalui ZK (Zulkifli) selaku sopir Bupati, kemudian pada Mei 2025 sebesar Rp150 juta melalui perantara, dan pada April 2026 sebesar Rp150 juta melalui ZK,”
ujar Taufik.

Sempat Tagih Sisa Setoran Proyek

KPK juga mengungkap bahwa Syah Afandin sempat meminta kembali sisa jatah fee proyek sebesar Rp300 juta kepada Yaqub sesuai kesepakatan awal. Namun, Yaqub hanya mampu menyerahkan Rp100 juta.

Atas dugaan perbuatannya tersebut, Syah Afandin dan Yaqub resmi ditetapkan sebagai tersangka. Syah Afandin dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sementara itu, Yaqub Abdhal Almuarif disangkakan melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).