Korupsi Batu Bara Rugikan Rakyat Sejak 2018, Hukum Tak Boleh Pandang Bulu

Coba bayangkan, sudah bertahun-tahun ini terjadi, sejak 2018. Batu baranya dikurangi, kualitasnya diakali, tapi bayarannya tetap penuh. Ya wajar kalau listrik byar-pet. Yang menikmati segelintir, yang menderita sekampung,”

ucapnya.

Di tengah munculnya narasi mengenai ketegangan antarlembaga penegak hukum, Hinca berpandangan proses penyidikan tidak seharusnya dimaknai sebagai konflik antarinstitusi.

Yang kita saksikan ini bukan perang. Perang itu ada pemenang dan pecundang. Yang sedang terjadi justru sebaliknya, dua institusi yang sama-sama menunaikan mandat yang diberikan konstitusi kepada mereka,”

ungkapnya.

Ia juga menilai pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memperkuat kewenangan penyidik dalam mengungkap perkara korupsi yang semakin kompleks.

Undang-undang sudah memberi penyidik ruang yang lebih luas. Alat buktinya sekarang lebih lengkap, lebih sesuai dengan cara kejahatan hari ini bekerja,”

jelasnya.

Lanjut Hinca, dukungan publik dan DPR diperlukan agar penyidik dapat bekerja secara independen dalam mengusut perkara hingga tuntas tanpa tekanan dari pihak mana pun.

Saya percaya penyidik kita punya nyali. Mereka sudah tunjukkan itu berkali-kali. Sekarang tinggal kita di DPR dan masyarakat yang menjaga di belakang mereka, supaya mereka tahu tidak sedang berjalan sendirian,”

akuinya.

Hinca menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara adil terhadap siapa pun tanpa pengecualian. Kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan runtuh apabila ada perlakuan istimewa dalam penanganan perkara korupsi.

Hukum itu kehilangan seluruh maknanya begitu ia mulai pandang bulu. Satu saja pengecualian, selesai sudah. Rakyat tidak akan percaya lagi,”

tutupnya.