Anggota Partai Demokrat di Senat AS pada Selasa, 14 Juli 2026, menolak melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang anggaran pertahanan tahunan yang selama ini hampir selalu disahkan.
Penolakan tersebut sebagian besar merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump terkait Iran dan Israel.
Rancangan undang-undang itu mengalokasikan dana sebesar US$1,1 triliun untuk Pentagon, US$41 miliar bagi pengelolaan senjata nuklir di bawah Departemen Energi, serta US$11 miliar untuk berbagai program pertahanan lainnya.
Demokrat Blokir Anggaran Pertahanan AS
Melansir dari Middle East Eye, Kamis, 16 Juli 2026, mosi untuk melanjutkan pembahasan RUU gagal dalam pemungutan suara dengan hasil 50 berbanding 46. Padahal, sedikitnya 60 suara dibutuhkan agar pembahasan dapat dilanjutkan.
Hingga Rabu malam, 15 Juli 2026, RUU anggaran pertahanan yang secara resmi bernama Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (National Defense Authorization Act/NDAA) juga masih tertahan di Dewan Perwakilan Rakyat AS. Di majelis tersebut, Partai Republik berupaya meloloskan RUU meski mendapat kritik dan hanya memiliki mayoritas suara tipis.
Sementara itu, amandemen bipartisan yang diajukan anggota DPR dari Partai Demokrat Ro Khanna dan anggota DPR dari Partai Republik Thomas Massie untuk menghapus klausul yang memperdalam integrasi militer AS-Israel gagal disahkan di DPR. Meski demikian, usulan tersebut memperoleh dukungan dari lebih dari 100 anggota Partai Demokrat.
Amandemen Massie mengirimkan sinyal yang jelas kepada musuh-musuh Amerika bahwa kita bersedia meninggalkan sekutu dan keamanan kita sendiri. Saya menentang amandemen anti-Israel dan pro-teror ini,”
kata anggota DPR dari Partai Demokrat asal California Brad Sherman.
Israel Jadi Sumber Perdebatan
Di Senat, sejumlah anggota Demokrat progresif menyoroti kerja sama yang dinilai terlalu erat dengan Israel sebagai alasan utama penolakan mereka terhadap RUU tersebut.
Mereka juga mengaitkannya dengan anggapan bahwa Israel telah memengaruhi Presiden AS untuk melancarkan perang terhadap Iran pada 28 Februari.
Ini tidak hanya secara efektif memberikan lampu hijau pada perang ilegal Trump terhadap Iran, tetapi juga memberi pemerintah Israel pengaruh besar atas keamanan nasional kita,”
ujar Senator Partai Demokrat dari Maryland Chris Van Hollen menjelang pemungutan suara.
Menurut Senator Partai Demokrat dari Vermont, Bernie Sanders pada saat jutaan orang berjuang untuk membayar tagihan, hampir setiap senator Republik justru memberikan suara untuk perang ilegal di Iran.
Dan ketentuan khusus untuk menyediakan lebih banyak senjata kepada Israel dengan hampir tanpa pengawasan. Sudah saatnya berinvestasi pada rakyat Amerika, bukan perang tanpa akhir,”
ungkap Sanders.
Bahkan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dari Partai Demokrat yang tidak secara terbuka menentang perang AS-Israel terhadap Iran, mengatakan bahwa Trump menyeret Amerika lebih dalam ke dalam perang tanpa otorisasi, tanpa rencana, dan tanpa strategi keluar.
Pasal Integrasi militer AS-Israel Dipersoalkan
Salah satu bagian paling baru sekaligus kontroversial dalam NDAA adalah Pasal 219, yang mengatur pembentukan “Inisiatif Kerja Sama Teknologi Pertahanan Amerika Serikat-Israel”.
Ketentuan itu bertujuan memperluas dan memperkuat kerja sama kedua negara di berbagai bidang, mulai dari pertahanan rudal, kecerdasan buatan, hingga teknologi militer lainnya.
Para penentang menilai kebijakan tersebut akan sulit dibatalkan apabila sudah mulai diterapkan. Amandemen Khanna-Massie diajukan khusus untuk menghapus pasal tersebut dari RUU.
Di tengah hasil survei yang menunjukkan semakin banyak pemilih Partai Demokrat memiliki pandangan negatif terhadap Israel, Pasal 219 menjadi salah satu fokus utama perdebatan.
Komite Anti-Diskriminasi Amerika-Arab menyambut baik keputusan Senat yang menunda pemungutan suara akhir terhadap RUU tersebut.
Kami berterima kasih kepada setiap senator yang memilih menolak (dan) yang menuntut pengawasan terhadap ketentuan yang akan secara permanen mengaitkan aparat militer dan intelijen AS dan Israel,”
kata komite tersebut dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, menurut komite, RUU tersebut akan sangat membahayakan kemerdekaan Amerika dan kemampuannya untuk menekan Israel agar menghentikan ekspansi militer dan genosida terhadap rakyat Palestina dan Lebanon.
Dewan Nasional Iran-Amerika Puji langkah Senat
Kami memuji para Senator yang bertindak dan menunjukkan bahwa Kongres tidak akan tinggal diam sementara Presiden secara terbuka menentang hukum. Memblokir NDAA mengirimkan pesan yang jelas: jika Presiden menolak untuk mematuhi hukum, Kongres dapat dan harus menghentikan kegiatan mesin perang Washington.”
Meski demikian, proses pembahasan NDAA masih berlanjut dan diperkirakan akan kembali dibahas, kemungkinan dengan sejumlah amandemen, sebelum Kongres memasuki masa reses tahunan pada Agustus.
