Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan, persoalan layanan kesehatan nasional tidak akan selesai hanya dengan meningkatkan jumlah dokter.
Tantangan terbesar saat ini, menurutnya justru terletak pada ketimpangan distribusi tenaga kesehatan (nakes) yang menyebabkan masih banyak daerah kesulitan memperoleh pelayanan medis.
Netty menilai, pemerintah perlu mengubah fokus kebijakan dari sekadar menambah tenaga kesehatan menjadi memastikan pemerataan penempatan dokter di seluruh wilayah Indonesia.
Selama ini pembahasan sering berfokus pada kurangnya jumlah dokter. Padahal persoalan yang paling dirasakan masyarakat adalah distribusi tenaga kesehatan yang belum merata,”
kata Netty Lewat keterangan pers yang diterima Owrite, Selasa, 7 Juli 2026.
Ditegaskannya, masih banyak daerah yang kesulitan mendapatkan layanan dokter, sementara di kota-kota besar justru terjadi penumpukan tenaga medis.
Ditambahkan legislator Fraksi PKS itu, penyusunan kebijakan tenaga kesehatan harus didasarkan pada kebutuhan riil setiap daerah, bukan sekadar jumlah lulusan atau penugasan administratif.
Pemerintah perlu memetakan kebutuhan berdasarkan jumlah penduduk, kondisi geografis, beban penyakit, hingga kesiapan fasilitas kesehatan agar penempatan tenaga medis lebih efektif.
Perencanaan tenaga kesehatan harus berbasis kebutuhan nyata di lapangan. Penempatan dokter tidak cukup hanya mengandalkan penugasan, tetapi juga harus didukung insentif yang memadai, jenjang karier yang jelas, fasilitas kerja yang layak, serta dukungan bagi kehidupan sosial tenaga kesehatan di daerah,”
ucapnya.
Pemerataan Nakes dan Pemanfaatan AI
Selain pemerataan tenaga kesehatan, Netty juga menyoroti pentingnya pembangunan fasilitas kesehatan yang lebih terarah.
Ia mengingatkan agar pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran negara dapat dimanfaatkan secara optimal.
Setiap pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus berbasis pemetaan kebutuhan. Jangan sampai ada daerah yang kekurangan layanan dasar, sementara di daerah lain justru terjadi penumpukan fasilitas,”
jelasnya.
Netty juga mendukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) dalam sektor kesehatan. Namun, ia menegaskan teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai alat bantu dan tidak dapat menggantikan peran dokter dalam mengambil keputusan medis.
Namun keputusan klinis tetap harus berada di tangan dokter karena pelayanan kesehatan membutuhkan penilaian profesional, komunikasi dengan pasien, serta pertimbangan etik yang tidak dapat digantikan oleh teknologi,”
tegasnya.
Lebih jauh, Netty berpandangan meningkatnya usia harapan hidup masyarakat harus diimbangi dengan perubahan strategi pembiayaan kesehatan yang lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan penyakit daripada hanya mengobati pasien.
Ke depan, kita tidak boleh hanya fokus membiayai orang yang sudah sakit. Penguatan layanan kesehatan primer, serta pelayanan bagi kelompok lanjut usia harus menjadi prioritas,”
ujarnya.
Audit medis, lanjut Netty, harus menjadi instrumen pembelajaran untuk memperbaiki kualitas layanan sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga kesehatan yang telah bekerja sesuai standar profesi.
