Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa proses pembenahan data penerima bantuan sosial yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan sejumlah kejanggalan.
Menurutnya, integrasi data lintas kementerian melibatkan Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes mengungkap adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Yang ingin juga kita sampaikan, dengan adanya perapihan data oleh BPS yang tersentralisasi ini duduk antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes kita melihat ada anomali,”
ujar Budi saat rapat kerja Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu 15 Maret 2026.
Salah satu temuan yang cukup mengejutkan adalah adanya kelompok masyarakat mampu yang justru menerima bantuan iuran (PBI).
Bahwa uang yang kita bayarkan, itu tidak semuanya untuk orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan sesudah kita konsolidasikan data di BPS,”
jelasnya.
Hal ini menunjukkan bahwa bantuan yang seharusnya ditujukan untuk masyarakat miskin belum sepenuhnya tepat sasaran.
Puluhan Ribu Data PBI Tidak Tepat Sasaran
Dari total sekitar 96 juta penerima PBI yang dikelola pemerintah pusat, ditemukan puluhan ribu data yang dinilai tidak akurat.
Sekurangnya ada 47.000 dari 96 juta PBI yang tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran, ya,”
jelasnya.
Bahkan, dalam pernyataan yang disampaikan dengan nada bercanda, Budi menyebut bahwa pejabat internal Kementerian Kesehatan sempat tercatat sebagai penerima bantuan.
Saya kalau saya boleh bercanda sedikit Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, gitu ya, pernah ya,”
ungkapnya.
Tak hanya di tingkat pusat, ketidaktepatan data juga ditemukan pada PBI yang dikelola pemerintah daerah serta program BP Kelas III.
Sementara, PBI Pemda masih ada 35 juta terindentifikasi data BPS tidak tepat sasaran. Juga PBI BP Kelas III ada 11 juta yang tidak tepat sasaran,”
tambahnya.
Temuan ini memperkuat urgensi pembenahan sistem data secara menyeluruh.
Pemerintah Siap Realokasi Bantuan
Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berencana mengalihkan bantuan dari kelompok yang tidak berhak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan,”
ujar Budi.
Ia menjelaskan bahwa penerima dari kelompok ekonomi atas akan dikurangi agar kuota bantuan bisa dialihkan ke kelompok menengah bawah yang belum terjangkau.
Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Nah, lebih baik kita kurangin yang Desil 10 yang 10 persen terkaya kita hapus dia, kita alihkan kuotanya ke yang Desil 5,”
jelasnya.
Dengan adanya integrasi data berbasis BPS, pemerintah optimistis distribusi bantuan ke depan akan lebih akurat dan adil.
Jadi intinya pemerintah, begitu sudah ada integrasi data-data ini, kita ingin mendistribusikan PBI ini ke orang yang berhak, berbasiskan data BPS tadi. Dan itu jumlahnya lumayan besar sehingga kita bisa realokasikan ke orang yang lebih berhak,”
tambahnya.
