Ketua Umum Baranusa Adi Kurniawan mendesak pemerintah segera menyetop program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, kemudian mengalihkan anggaran jumbo dua proyek itu untuk kegiatan yang lebih vital.
Sebab, ia menilai pelaksanaan proyek-proyek itu belum menunjukkan hasil optimal dan diduga jadi sarang pemborosan anggaran negara. Maka, dia menuntut penegak hukum bertindak tegas.
Program MG dan Koperasi Desa Merah Putih lebih baik dihentikan, serta tangkap kepala Badan Gizi Nasional dan jajarannya jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Kemudian lakukan audit menyeluruh anggaran (dua proyek tersebut),”
kata Adi kepada Owrite.id.
Dia pun menyarankan alokasi anggaran MBG dan Koperasi Desa dialihkan kepada hal lain yang lebih bermanfaat bagi rakyat.
Pihaknya juga mendesak agar Badan Pemeriksa Keuangan dan aparat terkait untuk melakukan audit forensik menyeluruh terdapat aliran dana dua program itu. Adi pun menduga ada indikasi penurunan kualitas gizi, mark-up harga MBG, serta penggelembungan aset dan tata kelola tidak transparan pada Koperasi Desa.
Di tengah situasi krisis, saya rasa anggaran MBG dan Kopdes Merah putih ini lebih baik digunakan untuk hal yang lebih bermanfaat dan lebih mendesak. Setidaknya digunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat seperti menguatkan UMKM dan ekonomi rakyat,”
ujar dia.
Gaya Hidup Pejabat
Selain menyorot kebocoran anggaran pada proyek pemerintah itu, Baranusa juga mengkritik fenomena lonjakan harta dan gaya hidup mewah pejabat negara di tengah penderitaan rakyat. Perihal ini, Adi menggarisbawahi loncatan harta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Berdasarkan catatan Baranusa, LHKPN Teddy melonjak sekitar Rp4,7 miliar menjadi Rp20,1 miliar selama ia menjabat. Ironisnya, Teddy juga diketahui telah merayakan ulang tahunnya di Hotel Four Seasons George V, Paris, Perancis. Maka, Adi mendesak lembaga negara untuk memeriksa kekayaan pejabat secara komprehensif.
Kami mendesak KPK dan BPK untuk melakukan audit forensik terhadap harta kekayaan Teddy Indra Wijaya. Selain itu, kedua program bermasalah, MBG dan Kopdes Merah Putih, juga harus diaudit secara menyeluruh. Jangan sampai uang rakyat yang dipotong dari subsidi BBM dan kebutuhan pokok justru mengalir ke kantong pejabat, pesta luar negeri, atau proyek-proyek ambigu,”
ucap Adi.
Pemerintah harus menyadari kepercayaan publik tidak hanya diuji melalui kebijakan ekonomi seperti kenaikan BBM, tetapi juga melalui integritas para pejabatnya dan pengelolaan anggaran yang bersih. Bila kondisi ini terus dibiarkan, maka bukan hanya ekonomi yang terguncang, tetapi juga legitimasi moral kekuasaan. Rakyat tidak menuntut kemewahan, tapi menuntut keadilan dan kejelasan.
Ketika rakyat merasakan beban yang semakin berat, sementara elite terlihat semakin sejahtera, berpesta di luar negeri, dan anggaran negara bocor di proyek megaproyek, maka jarak kepercayaan itu akan semakin dalam,”
kata Adi.
