Pemerintah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Tugas TNI. Bahaya yang lebih mendasar muncul ketika definisi ancaman siber dalam regulasi dibiarkan luas dan multitafsir.
Dalam konteks RPP ini, apabila ancaman siber tidak dibatasi secara ketat pada kategori tertentu seperti cyber warfare yang disponsori negara atau serangan yang mengancam kedaulatan nasional, maka ruang interpretasi akan menjadi sangat elastis.
Kondisi tersebut berpotensi membuka celah bagi perluasan mandat operasi militer ke ranah sipil. Pengalaman di Tiongkok dan Rusia menunjukkan definisi ancaman informasi yang luas telah digunakan untuk membenarkan pengawasan terhadap aktivitas digital masyarakat, termasuk pembatasan kebebasan berekspresi dan kontrol terhadap oposisi politik,”
kata Chairman Cissrec Pratama Persadha, kepada owrite.id.
Kedua negara tersebut dikategorikan sebagai negara dengan tingkat kebebasan internet yang rendah, salah satunya lantaran penggunaan aparat keamanan, termasuk militer, dalam mengelola ruang siber domestik.Dalam perspektif hukum internasional, prinsip pembatasan peran militer dalam ruang sipil telah lama dijaga melalui norma demokrasi dan HAM.
