Pemerintah Indonesia mengakui belum ada jalan keluar cepat bagi kapal-kapal yang tertahan akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz.
Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Havas Oegroseno, mengatakan keputusan kapal untuk berlayar di kawasan konflik tidak semata bergantung pada izin negara-negara yang terlibat.
Ada sejumlah faktor lain yang harus sejalan, mulai dari perusahaan asuransi, kapten kapal hingga pemilik kargo.
Jadi saat ini kondisinya adalah asuransi kapal tidak ada yang mau menanggung kalau dia masuk Selat Hormuz. Banyak sekali kapal yang tidak mau jalan karena memang asuransinya nggak mau meng-cover,”
kata Havas kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kamis, 11 Juni 2026.
Menurut dia, selama kapal hanya bersandar atau parkir di pelabuhan, perlindungan asuransi masih berlaku.
Namun situasinya berubah ketika kapal memutuskan melintas di jalur sempit Selat Hormuz yang saat ini menjadi kawasan berisiko tinggi.
Begitu kapal itu masuk ke dalam selat yang sempit, asuransi langsung tidak mau menanggung,”
ujarnya.
Havas menegaskan pemerintah tetap melakukan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk negara-negara terkait dan organisasi internasional.
Namun upaya diplomatik tidak otomatis menyelesaikan persoalan di lapangan karena industri pelayaran memiliki banyak kepentingan yang harus disepakati bersama.
Kalau hubungan dengan pemerintah, kita lakukan. Diskusi dengan United Nations kita lakukan. Tapi persoalannya kan juga ada persoalan dengan asuransi,”
katanya.
Selain asuransi, pemilik barang atau kargo juga menjadi faktor penentu. Dalam sejumlah kasus, kata Havas, perusahaan asuransi bersedia memberikan perlindungan, tetapi pemilik kargo tetap menolak mengambil risiko karena mempertimbangkan aspek keselamatan.
Kadang-kadang ada kasus di mana asuransi mau bayar tapi kargo owner-nya nggak mau ambil risiko. Jadi industri kapal itu tidak terlalu sederhana. Banyak sekali elemen-elemen yang harus align,”
ujarnya.
Pemerintah juga mengakui situasi politik yang terus memanas membuat ruang gerak diplomasi menjadi terbatas.
Karena itu, Indonesia untuk sementara hanya bisa memantau perkembangan sambil menjaga komunikasi dengan negara-negara terkait.
Kalau komunikasi ada terus. Tapi kan kondisi politiknya memanas, eskalasi. Jadi ya kita wait and see, terpaksa,”
kata Havas.
Meski demikian, pemerintah berupaya mengurangi dampak penutupan Selat Hormuz terhadap pasokan energi nasional.
Salah satunya dengan memperluas sumber impor minyak dari kawasan yang tidak bergantung pada jalur tersebut.
Strategi kita sekarang mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan lewat Hormuz. Kita banyak kerja sama dengan Aljazair, Nigeria, Angola di Afrika,”
ujarnya.
