Rendahnya angka partisipasi pendidikan tinggi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Universitas Gadjah Mada (UGM) menilai kondisi tersebut sebagai pekerjaan rumah besar yang harus segera ditangani pemerintah.
Menuurut UGM, persoalan itu penting bila pemerintah ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) nasional.
Masukan itu disampaikan Wakil Rektor UGM, Wening Udasmoro, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI pada Rabu, 24 Juni 2026.
Jauh dari Ideal
Menurut Wening, selama puluhan tahun angka lulusan SMA yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi tidak mengalami peningkatan signifikan. Kata dia, angka itu hanya bertahan di kisaran 30 hingga 35 persen setiap tahun.
Sudah sejak lama, bertahun-tahun, berpuluh tahun, jumlah mahasiswa SMA yang masuk perguruan tinggi ini hanya sekitar 30 sampai 35 persen setiap tahunnya,”
kata Wening.
Ia menilai angka tersebut masih jauh dari ideal. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperluas jangkauan program beasiswa agar lebih banyak lulusan SMA memiliki kesempatan menempuh pendidikan tinggi.
Kalau menurut saya pemerintah mungkin perlu memperluas jangkauan beasiswa agar mahasiswa SMA yang masuk ke perguruan tinggi itu tidak hanya 30 sampai 35 persen. Tapi, bisa mungkin 50 sampai 60 persen,”
ujarnya.
Wening menjelaskan perluasan bantuan pendidikan akan membuka akses yang lebih besar bagi siswa untuk melanjutkan studi. Hal itu baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Dalam kesempatan itu, ia juga menyinggung data penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang mayoritas justru berada di perguruan tinggi swasta.
Karena sampai saat ini mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar bahwa KIPK ini justru banyak itu pada perguruan tinggi swasta, 55 persen. Itu laporan dari Dikti,”
kata Wening.
Selain membahas akses pendidikan, UGM turut menyoroti semakin banyaknya perguruan tinggi asing yang membuka kampus di Indonesia. Menurut Wening, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan tersebut agar keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan pendidikan tinggi nasional.
Perlu meninjau ulang masuknya perguruan tinggi dari luar negeri ke Indonesia. Ini semakin banyak,”
jelas Wening.
Ia mempertanyakan kontribusi nyata kampus asing terhadap pengembangan kapasitas perguruan tinggi dalam negeri.
Pada kenyataannya, mungkin mereka ke sini hanya nyari uang, tidak membuat perguruan tinggi kita bertambah berdaya,”
ujar Wening.
Dalam rapat yang sama, Rektor ITB Tatacipta Dirgantara, turut menyampaikan usulan perbaikan sistem penerimaan mahasiswa baru. Ia mendorong penyelarasan jadwal seleksi nasional dan seleksi mandiri agar proses penerimaan mahasiswa menjadi lebih efektif.
Nah, jadi yang mungkin bisa dilakukan adalah pelaksanaan seleksi nasional dan mandiri itu diselaraskan kalendernya. Kemudian, juga nilai UTBK itu bisa dimanfaatkan baik oleh PTN maupun PTS,”
kata Tatacipta.
Menurutnya, model tersebut telah diterapkan di berbagai negara maju. Calon mahasiswa terlebih dahulu mengetahui nilai ujian yang diperoleh sebelum menentukan kampus yang sesuai dengan peluang dan kemampuannya.
Di negara-negara yang maju itu sistemnya seperti itu. Dia tes, dapat nilainya, kemudian dia tahu dia bisa diterima di mana,”
ujarnya.
Tatacipta juga menekankan pentingnya penguatan sistem digitalisasi dan keamanan siber dalam pelaksanaan seleksi penerimaan mahasiswa baru di Indonesia.
Saya kira ini memang sudah harus dilakukan,” tuturnya.
tuturnya.
