Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto mendesak pemerintah segera memperkuat regulasi Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) bagi Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (ASN PPPK).
Menurut Adisatrya, hingga kini belum ada payung hukum yang kuat mengatur hak pensiun PPPK. Kondisi itu dinilai menghambat kepastian kesejahteraan para pegawai setelah menyelesaikan masa pengabdian kepada negara.
Regulasinya tentu harus diperkuat. Kita ingin pensiunan PPPK yang sudah mengabdi kepada negara selama masa kerjanya juga mendapatkan hak yang sesuai dan layak,”
kata Adisatrya dalam keterangan yang diterima Owrite, Kamis, 9 Juli 2026.
Ia menilai, penguatan regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar hak Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua bagi PPPK memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diimplementasikan secara optimal.
