Polri kini tengah fokus mengusut tiga kasus dugaan megakorupsi yakni pengadaan batu bara untuk PT PLN yang diduga memicu blackout di Sumatra, kasus PT ASABRI, hingga penyelesaian utang PT Krakatau Steel.
Lantaran besarnya perhatian publik terhadap penyidikan tiga perkara tersebut, anggota Komisi III DPR Benny K Harman mengingatkan agar aparat tetap menjaga independensi dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan di luar penegakan hukum.
“Kami menyambut baik penegakan hukum yang dilakukan Polri. Harus diingat, pengusutan kasus ini harus murni untuk penegakan hukum, bukan karena motif balas dendam atau karena politik,”
kata Benny, Jumat, 10 Juli 2026.
Tiga perkara itu ditangani melalui investigasi gabungan antara Kortastipidkor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.
Jangan Hanya Sita
Dalam penyidikannya, polisi telah menggeledah 12 lokasi, termasuk sebuah money changer, kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah di Sentul, Bogor. Hasil penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang rupiah dan valuta asing senilai miliaran rupiah, serta puluhan kilogram emas yang kini menjadi barang bukti.
Benny berharap pengusutan perkara tidak berhenti pada penyitaan aset semata. Penyidik harus mampu mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat beserta pola kejahatan.
“Penting sekali untuk Polisi menemukan semua pihak yang terlibat dalam kasus-kasus ini. Termasuk pola dan modus kejahatan yang dimainkan oleh para pelaku,” ujarnya.
Di tengah berkembangnya penyidikan, nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah ikut menjadi sorotan, lantaran pengamanan aparat TNI di kediamannya setelah penggeledahan kafe, serta foto keluarga Febrie yang ditemukan di rumah mewah di Sentul.
Menurut Benny, kondisi tersebut perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak memunculkan spekulasi liar di tengah masyarakat.
“Harus ada kejelasan mengenai hal ini. Kejagung maupun TNI juga harus memberikan penjelasan yang masuk akal dan bertanggung jawab soal pengamanan oleh TNI di rumah seorang pejabat,”
tegas dia.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada pihak yang mengintervensi proses penegakan hukum. Polri harus membuktikan kepada publik bahwa penyidikan dilakukan secara adil dan profesional.
“Di sini Polri dituntut untuk menunjukkan integritas kepada masyarakat. Polri harus bisa menunjukkan keadilan dalam penegakan hukum,”
kata Benny.
Jika dalam pengusutan perkara ini benar ditemukan ada rivalitas sesama aparat penegak hukum, Presiden Prabowo perlu turun tangan agar konflik tidak mengganggu agenda pemberantasan korupsi.
“Jika rivalitas Polri dan Kejaksaaan terus terjadi, hal itu akan memperlemah dan menghambat agenda penegakan hukum serta pemberantasan korupsi pemerintahan Presiden Prabowo,”
tutur dia.
