Penghadangan aparat kepolisian terhadap mahasiswa Universitas Indonesia (UI) yang hendak menyampaikan aspirasi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Selasa, 18 Agustus 2026 menuai kritik tajam.
Pakar hukum Univeritas Trisakti, Prof. Abdul Fickar Hadjar menilai, Bundaran HI tidak secara khusus tercantum sebagai lokasi yang dilarang untuk demonstrasi dalam UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, sehingga pembatasan tersebut harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, daerah yang dilarang untuk tempat unjuk rasa atau demonstrasi meliputi lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal, dan objek vital nasional. Larangan juga berlaku pada hari besar nasional,”
kata Abdul Fickar kepada Owrite, Jumat, 21 Agustus 2026.
Abdul Fickar menegaskan, UU Nomor 9 Tahun 1998 memang mengatur sejumlah lokasi yang tidak dapat digunakan sebagai tempat penyampaian pendapat di muka umum. Namun, dalam daftar tersebut tidak terdapat penyebutan secara khusus mengenai Bundaran HI.







