Sejumlah tokoh, aktivis, serta perwakilan relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto menggelar diskusi mengenai situasi politik dan keamanan nasional menjelang rencana aksi massa di Gedung DPR/MPR.
Diskusi bertajuk “Menjaga Stabilitas dan Kondusifitas Nasional” tersebut berlangsung di Resto & Cafe Sleepes Owl Dining, Jalan Tebet Utara Raya No. 27, Jakarta Selatan, Rabu 26 Agustus 2026.
Forum tersebut digelar sebagai respons terhadap dinamika politik yang berkembang di Indonesia, termasuk rencana aksi massa yang akan berlangsung di kompleks DPR/MPR pada Kamis 27 Agustus 2026.
Dalam diskusi itu, sejumlah tokoh menyampaikan pandangan agar penyampaian aspirasi tetap dilakukan sesuai aturan. Mereka berharap, aksi dapat berlangsung secara damai dan tertib serta tidak berujung pada tindakan anarkis.
Ketua Presidium Exponen 08, M Damar, mengungkapkan menghormati adanya aksi massa tersebut. Menurutnya, menyampaikan pendapat bagian dari demokrasi. Dia mengajak siapapun elemen masyarakat yang ingin melakukan aksi dan aspirasi untuk menjaga ketertiban.
Meski demikian, Damar mengecam keras segala bentuk mobilisasi yang sengaja diarahkan untuk memprovokasi, menciptakan kekacauan dan kerusuhan.
Silahkan menyampaikan aspirasi. Beda pendapat boleh, merusak negara yang tidak boleh,”
ujarnya.
Menurut Damar, saat ini Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang fokus bekerja. Pemerintah tengah memastikan agenda dan program pembangunan tetap berjalan dan terus merespon persoalan rakyat.
Saat ini kita menghadapi berbagai kejadian bencana di sejumlah wilayah termasuk gempa di NTT dan Kebakaran Hutan. Pemerintah sedang fokus ke sana. Energi kita, bangsa Indonesia seharusnya diarahkan untuk membantu masyarakat yang berdampak,”
imbuhnya.
Potensi Dampak Aksi Massa
Ketua Dewan Direktur Great Institute, DR Syahganda Nainggolan, turut menyoroti berbagai informasi yang beredar mengenai rencana gerakan massa di Jakarta.
Menurutnya, belakangan muncul sejumlah pemberitaan maupun informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial mengenai rencana gerakan besar yang melibatkan berbagai kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat.
Ia menyinggung gerakan masyarakat di Pati yang sebelumnya muncul dalam konteks tuntutan terkait pergantian Bupati Pati. Syahganda meminta pihak-pihak yang berencana melakukan aksi besar di Jakarta untuk mempertimbangkan secara matang dampak yang mungkin muncul.
Secara pribadi, saya meminta kepada pihak-pihak yang akan melakukan gerakan besar di Jakarta agar mempertimbangkan kembali langkah tersebut. Jangan sampai kemudian, seperti yang saya lihat sekarang, semua orang datang ke Jakarta dan mengklaim mewakili kelompoknya masing-masing,”
kata Syahganda.
Ia juga mengingatkan bahwa apabila aksi berujung pada kericuhan atau jatuhnya korban, masyarakat yang berada di lapangan berpotensi menjadi pihak yang paling terdampak.
Namun ketika terjadi korban, masyarakatlah yang menjadi korban. Sementara pihak yang berada di depan, tidak jelas pertanggungjawabannya,”
tambahnya.
Situasi Politik Tahun Lalu
Syahganda kemudian mengaitkan kondisi saat ini dengan situasi yang terjadi pada Agustus tahun sebelumnya. Menurut dia, masyarakat Indonesia sebelumnya telah melewati situasi yang dinilai cukup mencekam.
Bahkan, saat itu sempat muncul kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya keadaan darurat militer. Ia berharap, kondisi serupa tidak kembali terjadi dan stabilitas nasional tetap terjaga.
Kita berharap tidak boleh lagi ada gerakan-gerakan seperti tahun lalu yang mengancam stabilitas nasional dan menghancurkan kredibilitas pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Presiden Prabowo Subianto,”
ujarnya.
Tak Anti-Demokrasi
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, menegaskan bahwa pihaknya tetap menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di ruang publik.
Menurutnya, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem demokrasi. Karena itu, masyarakat tetap memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kami bukan anti-demokrasi dan bukan anti-kritik. Kami memberikan hak kepada seluruh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di muka umum sesuai dengan aturan yang berlaku,”
ujarnya.
Namun, Kurniawan meminta kebebasan menyampaikan pendapat tersebut tetap diiringi dengan tanggung jawab. Ia berharap, aksi yang direncanakan berlangsung pada 27 Agustus tidak berubah menjadi tindakan yang mengganggu keamanan maupun kepentingan masyarakat umum.
Video Budi Arie Disorot
Dalam kesempatan tersebut, Kurniawan juga menanggapi beredarnya video pernyataan Budi Arie yang menurutnya telah memicu berbagai spekulasi politik. Menurutnya, video tersebut kemudian dikaitkan dengan isu mengenai kemungkinan percepatan pergantian kekuasaan.
Ditegaskannya, bahwa relawan yang mendukung Prabowo akan tetap mengawal jalannya pemerintahan hingga masa jabatan berakhir sesuai dengan amanat konstitusi.
Kami siap bersama Prabowo untuk mempertahankan pemerintahan ini bukan karena haus kekuasaan, tetapi demi kemajuan bangsa dan negara,”
katanya.
Menutup pernyataannya, Kurniawan kembali menyampaikan imbauan kepada masyarakat yang berencana mengikuti aksi di DPR/MPR pada Kamis 27 Agustus 2026.
Ia meminta seluruh peserta aksi menaati aturan yang berlaku, menghindari tindakan anarkis, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Dengan adanya imbauan tersebut, para tokoh dan relawan pendukung pemerintah berharap penyampaian aspirasi pada aksi 27 Agustus dapat berlangsung secara tertib dan damai tanpa menimbulkan gangguan terhadap masyarakat maupun stabilitas nasional.
