Kesiapan pemerintah menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali dipertanyakan setelah anggaran penanggulangan bencana pada 2026 disebut hanya berada di kisaran ratusan miliar rupiah.
Kepala Kampanye Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, menilai anggaran tersebut jauh lebih kecil dibanding periode sebelumnya yang disebut mencapai lebih dari Rp2 triliun, sehingga berisiko membuat pemerintah kembali gagal melindungi masyarakat dari dampak asap karhutla.
Selalu seperti itu ya. Padahal sebenarnya beberapa tahun sebelumnya juga Rusia, negara-negara tetangga, Singapura, Malaysia memberikan bantuan, tapi kita tidak pernah belajar, gitu,”
kata Kiki kepada Owrite, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Kiki, persoalan kesiapan menghadapi bencana karhutla seharusnya menjadi bahan evaluasi pemerintah setiap tahun.
Bantuan dari negara lain yang pernah diterima Indonesia, menunjukkan bahwa ancaman karhutla bukan persoalan baru yang muncul tanpa bisa diprediksi.
Anggaran Minim Bikin Khawatir
Dikatakannya, kondisi anggaran penanggulangan bencana pada 2026 justru menimbulkan kekhawatiran karena disebut jauh lebih kecil dibanding kebutuhan penanganan bencana yang terjadi di lapangan.
Bahkan di tahun ini, kalau menurut informasi yang saya baca, dana yang disediakan oleh pemerintah untuk badan penanggulangan bencana itu bahkan tidak sampai 10 persen,”
jelasnya.
Kiki menyebut anggaran yang tersedia berdasarkan informasi yang diterimanya hanya mencapai beberapa ratus miliar rupiah.
Angka tersebut, kata dia, jauh di bawah alokasi pada periode sebelumnya yang disebut dapat mencapai sekitar Rp2 triliun.
Seingat saya tidak sampai 1 triliun, jadi beberapa ratus miliar gitu. Sementara di periode sebelumnya itu bisa sampai 2 triliun,”
ucapnya.
Lebih jauh Kiki, perbedaan alokasi tersebut menunjukkan pemerintah belum cukup serius mempersiapkan langkah menghadapi ancaman karhutla.
Padahal, kebakaran hutan dan lahan dapat berulang setiap tahun dengan dampak yang luas terhadap kesehatan dan kehidupan masyarakat.
Artinya memang tidak ada kesiapan dari pemerintah kita,”
tegasnya.
Dia mengingatkan situasi tersebut menjadi semakin mengkhawatirkan jika melihat kondisi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
Dampak Pada Masyarakat
Menurutnya, keterbatasan anggaran dapat berpengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah menangani asap dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
Dan yang mengkhawatirkan adalah dengan situasi RAPBN kita seperti ini, kemungkinan besar pemerintah akan gagal lagi untuk menyelamatkan masyarakat bebas dari asap kebakaran,”
ungkapnya.
Kiki memperingatkan kegagalan penanganan karhutla bukan hanya persoalan anggaran, tetapi dapat berujung pada meningkatnya jumlah masyarakat yang terdampak.
Asap kebakaran dapat mengganggu kesehatan dan aktivitas warga, terutama ketika penanganan tidak dilakukan secara cepat dan memadai.
Dan itu akan berdampak dengan korban yang semakin bertambah,”
tutupnya.
