Presiden Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) saat meninjau lokasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kawasan Kubu Raya, Pontianak, Kalimantan Barat (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/agr)
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang dinilai tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum dan penanganan akar persoalan.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, mengatakan pemerintah dari waktu ke waktu belum mampu menuntaskan persoalan karhutla secara menyeluruh, termasuk memastikan penanganan terhadap penyebab kebakaran berjalan sampai ke akar masalah.
Memang kayak gitu. Beberapa tahun terakhir ini, apalagi di pemerintahan ini ya, banyak kendalanya, penegakan hukum tidak pernah tuntas sampai ke akar permasalahannya,”
kata Kiki kepada Owrite, Jumat, 28 Agustus 2026.
Menurut Kiki, persoalan tersebut bukan hanya terjadi pada pemerintahan saat ini. Penanganan karhutla, kata dia, belum pernah benar-benar menyelesaikan akar persoalan sehingga kebakaran terus berulang dari tahun ke tahun.
Dan penanganan karhutla ini juga tidak pernah tuntas dari pemerintahan manapun, tidak pernah tuntas sampai ke akar-akar itu diselesaikan,”
jelasnya.
Dijelaskannya, pemerintah sebelumnya sempat menunjukkan upaya untuk menangani persoalan karhutla secara lebih mendasar.
Salah satunya melalui pembentukan Badan Restorasi Gambut dan penyediaan anggaran untuk memulihkan ekosistem gambut yang mengalami kerusakan.
Sebenarnya di beberapa tahun yang lalu sudah mulai kelihatan sebenarnya ada keinginan untuk menuntaskan sampai ke akar masalahnya, dengan dibangunnya Badan Restorasi Gambut, dengan disediakannya dana untuk merestorasi gambut-gambut yang rusak,”
ucapnya.
Namun, pemulihan ekosistem gambut tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat atau hanya mengandalkan satu periode pemerintahan.
Program tersebut membutuhkan kesinambungan agar hasilnya tidak terputus ketika terjadi pergantian pemerintahan.
Tetapi tetap itu gak cukup satu periode. Ini perlu, perlu kesinambungan,”
terangnya.
Semakin Kritis
Menurutnya, kondisi sejumlah wilayah gambut di Indonesia yang dinilai semakin kritis. Wilayah kesatuan hidrologis gambut, terutama di Sumatera dan Kalimantan, menurutnya membutuhkan penanganan terstruktur karena memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap kebakaran.
Dan yang paling krusial saat ini adalah banyak sekali wilayah-wilayah gambut atau kesatuan hidrologis gambut di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah gambut dalam, Sumatera, Kalimantan, itu yang kondisinya kritis,”
tegasnya.
Kiki memperingatkan, tanpa penanganan yang cepat dan terstruktur, ancaman kebakaran akan terus berulang setiap tahun.
Karena itu, pemerintah perlu memastikan penanganan tidak berhenti pada pemadaman api ketika karhutla sudah terjadi, tetapi menyasar persoalan mendasar yang membuat kebakaran terus muncul.
Sehingga kalau tidak ditanganin secepatnya dengan terstruktur gitu, ya kebakarannya akan terus saja berlangsung setiap tahun,”
