Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) masih membutuhkan tambahan anggaran Rp2,126 triliun pada 2027. Kebutuhan ini diajukan untuk menutup selisih dari pagu yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2,523 triliun.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan sebagian kebutuhan tersebut berkaitan dengan penguatan infrastruktur meteorologi, klimatologi, dan geofisika (MKG), termasuk sistem peringatan dini.
“Untuk backlog anggaran 2027, berdasarkan rencana strategis, kebutuhan anggaran BMKG tahun 2027 mencapai Rp4,649 triliun, sedangkan pagu anggaran yang tersedia adalah Rp2,523 triliun. Terdapat backlog Rp2,126 triliun,”
kata Faisal dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa, 1 September 2026.
Keterbatasan anggaran tersebar pada berbagai kebutuhan operasional, program dukungan manajemen, hingga kegiatan non-operasional program MKG.
Padahal, BMKG harus memastikan berbagai infrastruktur pengamatan dan sistem informasi tetap berfungsi untuk mendukung penyampaian informasi cuaca, iklim, gempa bumi, tsunami, hingga peringatan dini bencana.
Maka, sebagian anggaran 2027 tetap diarahkan untuk memperkuat infrastruktur. BMKG mengalokasikan Rp204 miliar melalui pinjaman luar negeri untuk program Strengthening Climate and Weather Services Capacity Phase 2.
Anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur radar, pengamatan kelautan, satelit, serta sistem peringatan dini banjir pesisir.
Radar Anyar
BMKG juga menyiapkan pembangunan empat radar baru pada 2027. Tiga radar C-Band akan dibangun di Bali, Aceh, dan Padang. Sementara satu radar maritim X-Band direncanakan dibangun di Manado.
Tak hanya membangun alat baru, BMKG juga harus menjaga peralatan yang sudah beroperasi. Pada 2027, pemeliharaan akan mencakup 314 unit alat utama MKG di pusat dan 1.914 unit di daerah.
Faisal mengatakan keterbatasan anggaran membuat seluruh kebutuhan BMKG harus dioptimalkan berdasarkan pagu yang tersedia. Meski begitu, lembaganya tetap memprioritaskan operasional dan kualitas layanan peringatan dini.
“Pagu 2027 sebesar Rp2,523 triliun akan kami optimalkan untuk menjaga operasional, memperkuat infrastruktur MKG, memelihara peralatan operasional, dan meningkatkan kualitas informasi dan peringatan dini,”
ujar dia.
Penguatan sistem peringatan dini juga tidak hanya dilakukan melalui infrastruktur. BMKG menyiapkan Sekolah Lapang Gempa Bumi di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia dengan sasaran 2.370 peserta pada 2027.
Sekolah Lapang Iklim juga akan dilanjutkan untuk memperkuat pemanfaatan informasi iklim oleh masyarakat. Program tersebut menjadi bagian dari upaya BMKG agar informasi yang dihasilkan tidak berhenti sebagai data, tetapi dapat digunakan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.
Faisal berpendapat kebutuhan anggaran BMKG tersebut menjadi semakin penting karena harus mempertahankan operasional ribuan peralatan MKG di pusat maupun daerah.
“Peralatan tersebut menjadi bagian penting dalam menghasilkan informasi yang kemudian digunakan untuk peringatan dini,”
ucap dia.
Realisasi
Pada 2026 BMKG memiliki pagu efektif Rp2,463 triliun. Hingga 31 Agustus 2026, realisasi keuangan mencapai 56,06 persen atau 4,42 persen di atas target. Sementara realisasi fisik mencapai 62,52 persen atau 9,33 persen di atas target.
Dengan sisa pagu sekitar Rp1,082 triliun, BMKG menyatakan akan mempercepat pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pekerjaan hingga akhir tahun.
Namun, untuk 2027, kebutuhan BMKG kembali jauh lebih besar dibandingkan pagu yang tersedia. Jika tidak ada tambahan anggaran, BMKG harus menjalankan berbagai kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal yang lebih terbatas.
Faisal pun meminta dukungan agar backlog anggaran tersebut dapat dipenuhi. Sebab tambahan anggaran bukan hanya untuk memperluas program, tetapi menjaga kesinambungan layanan yang dibutuhkan masyarakat.
“Dukungan terhadap pemenuhan backlog anggaran tahun 2027 sangat kami harapkan untuk menjamin kesinambungan dan kualitas layanan MKG kepada masyarakat,”
tutur dia.
