Angka kemiskinan Indonesia kembali menjadi sorotan setelah terdapat perbedaan sangat jauh antara ukuran yang digunakan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia.
Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menilai perbedaan tersebut tidak semestinya dijadikan alasan untuk memilih angka yang paling menguntungkan pemerintah.
Menurutnya, kedua ukuran harus dibaca sebagai bahan evaluasi untuk memastikan seberapa jauh rakyat benar-benar merasakan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan.
Angka Kemakmuran dan Angka Kebahagiaan. Angka kemiskinan kita: Kata BPS tinggal sekitar 8 persen. Kata Bank Dunia masih 64 persen. Memang beda timbangan, beda takaran,”
tulis Anas yang dikutip dari akun X pribadinya @anasurbaningrum, Jumat, 4 September 2026.
Menurutnya, angka kemiskinan yang berada di kisaran 8 persen tidak seharusnya dijadikan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, angka tersebut harus menjadi pijakan untuk terus memperbaiki kebijakan pengentasan kemiskinan.
Yang penting, angka 8 persen bukan untuk dibanggakan. Melainkan disyukuri, dievaluasi dan terus diperbaiki. Angka 64 persen bukan alasan keminderan, bukan pula argumen berputus-asa,”
ucapnya.
Dijelaskan Anas, perbedaan ukuran kemiskinan justru menunjukkan perlunya pemerintah terus mengevaluasi ukuran, kebijakan, dan strategi yang digunakan dalam menekan angka kemiskinan.
Justru penting untuk terus memperbaiki dan menyesuaikan ukuran, kebijakan dan strategi menekan (bahkan mematikan) angka kemiskinan,”
jelasnya.
Anas menilai, ukuran kemiskinan seharusnya tidak berhenti pada perhitungan matematis maupun statistik. Pemerintah perlu memastikan kategori miskin dan tidak miskin benar-benar mencerminkan kondisi kemanusiaan yang wajar.
Agar didapatkan kategori miskin dan tidak miskin dalam ukuran kemanusiaan yang wajar dan patut. Bukan sekadar angka matematik, statistik dan politik. Apalagi kosmetik,”
tegasnya.
Anas kemudian menggeser persoalan dari sekadar angka kemiskinan menuju pertanyaan yang lebih mendasar, jika 92 persen penduduk dinyatakan tidak miskin berdasarkan ukuran BPS, berapa banyak dari mereka yang benar-benar hidup makmur dan sejahtera?.
Lalu, bergerak ke ukuran kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan. Jika angka kemiskinan 8 persen, sejatinya berapa persen dari 92 persen yg tidak miskin itu sudah berhasil merasakan kemakmuran dan kesejahteraan,”
tanya Anas.
Berapa persen yang berhasil masuk ke dalam kategori atau golongan rakyat berbahagia. Yang senyatanya. Kemerdekaan adalah jalan terbaik menuju kemakmuran, kesejahteraan dan kebahagiaan,”
lanjutnya.
Karena itu, Anas mengingatkan pemerintah agar tidak menggunakan konsep atau narasi “miskin tetapi bahagia” untuk menutupi persoalan kesejahteraan masyarakat.
Tidak bisa berlindung kepada rumus “miskin tetapi bahagia”. Kita dukung Pemerintah bekerja keras, cerdas, trengginas dan tangkas, tepat ukuran, sasaran, tujuan. Bisa!,”
pungkasnya.
