Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengkritik keras desain manajemen program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan Badan Gizi Nasional (BGN).
Ia menilai arah perubahan di bawah kepemimpinan Kepala BGN Sudaryono belum terlihat jelas. Edy mengatakan persoalan BGN sejak awal memang rumit.
Saya melihat masalahnya dari awal rumit, Pak. Rumit. Siapapun yang memimpin ini akan mengalami kesulitan karena masalah desain dari awal,”
kata Edy dalam rapat dengar pendapat dengan BGN, dikutip dari YouTube Parlemen Tv pada Jumat, 4 September 2026.
Edy menyoroti hal ini karena BGN mengelola anggaran yang sangat besar. Dari anggaran 2027, BGN mendapatkan pagu Rp240,20 triliun. Sebanyak Rp232,50 triliun di antaranya dialokasikan untuk MBG.
Namun, besarnya anggaran itu dinilai belum diiringi desain manajemen strategis yang mampu menjelaskan arah program ke depan. Edy bahkan menyebut pola yang terlihat justru seperti program yang mengikuti uang.
Nah, kekhawatiran saya hari ini. Saya melihat presentasi Pak Kepala BGN belum menunjukkan satu desain konstruksi manajemen strategis yang hebat. Malah ini hanya program follow money, Pak. Bukan money follow program,”
ujarnya.
Edy meminta Sudaryono memanfaatkan 100 hari pertama kepemimpinannya untuk membangun ulang fondasi pengelolaan MBG. Sudaryono sendiri dilantik sebagai Kepala BGN pada 22 Juli 2026.
Menurut Edy, BGN harus menggunakan pendekatan evidence-based policy. Data harus terlebih dahulu dikonstruksi menjadi persoalan, kemudian diterjemahkan menjadi program, baru kebutuhan anggaran ditentukan.
Evidence-based policy itu yang sama; seluruh variabel datanya dikonstruksi menjadi masalah, masalah menjadi program, program baru kemudian menjadi anggaran, lalu dipayungi dengan regulasi yang handal,”
katanya.
Ia menilai pendekatan tersebut penting agar publik dapat memahami alasan di balik setiap kebijakan dan penggunaan anggaran MBG.
Terlebih, menurutnya, masyarakat memiliki kemampuan untuk menilai apakah program pemerintah benar-benar memiliki arah yang jelas.
Edy juga meminta BGN memastikan penerima manfaat MBG sesuai dengan tujuan utama program, yakni memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan mengatasi persoalan malnutrisi, terutama stunting.
Jadi, kalau kemudian MBG ini melenceng dari penerima manfaat, maka nggak akan tercapai misi presiden. Indikatornya nanti sulit diukur dan bahkan menimbulkan ketidakadilan sosial,”
ujarnya.
Ia memberi contoh ketidakadilan yang bisa muncul jika sasaran program tidak tepat.
Menurutnya, masyarakat mampu tak semestinya jadi prioritas saat masih banyak masyarakat miskin yang menghadapi persoalan kebutuhan dasar dan kesehatan.
Saya ambil contoh. Orang kaya dikasih makan. Padahal, orang tuanya mampu. Sementara, orang miskin 11 juta orang saat ini bisa jatuh miskin gara-gara dia sakit nggak mampu bayar BPJS. Ini kan persoalan pilihan kan?”
kata Edy.
Selain persoalan desain dan sasaran, Edy menyoroti risiko keracunan makanan dalam pelaksanaan MBG. Ia menilai persoalan tersebut bukan perkara sederhana karena melibatkan rantai pengelolaan makanan dalam skala sangat besar.
Keracunan pasti akan terjadi karena memang variabel-variabel yang menuju pada tata kelola makanan siap saji yang dari awal sudah kita warning,”
ujarnya.
Edy menilai pengelolaan sekitar 27.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) membutuhkan sistem pengawasan yang kuat. Ia membandingkannya dengan jumlah puskesmas yang disebut hanya sekitar 10.280 unit.
Puskesmas, Pak, jumlahnya hanya 10.280. SPPG jumlahnya 27.000. Saya bandingkan ngelola satu Puskesmas dengan ngelola satu dapur, lebih rumit satu dapur, Pak,”
katanya.
Ia mengingatkan proses produksi makanan yang dimulai sejak dini hari, keterlibatan relawan, hingga kebutuhan tenaga ahli menjadi tantangan tersendiri.
Menurut Edy, persoalan kompetensi pengelola dapur juga tidak bisa dianggap sepele ketika makanan diproduksi dalam jumlah besar setiap hari.
Mulai jam 2 pagi, orang-orang yang terlibat relawan yang dulu kriterianya hanya asal sehat. Nggak punya pengetahuan sama sekali, ahli gizi belum lulus dipaksa, SPPI muda-muda dipaksa, yang nggak punya background sama sekali mengolah siap saji dengan volume 2000 per hari. Ini sulit, Pak,”
ujarnya.
Meski melontarkan sederet kritik, Edy menegaskan Komisi IX tetap mendukung program MBG sebagai bentuk intervensi gizi. Ia meminta kritik tersebut dipandang sebagai peringatan agar program berjalan sesuai tujuan dan tidak kehilangan arah.
Jadi, saya ingin mengatakan bahwa Pak Kepala Badan diuji betul. Diuji betul. Dan kami akan support. PDI Perjuangan support. Don’t worry,”
kata Edy.
Edy meminta Sudaryono menggunakan sisa masa 100 hari pertamanya untuk membangun desain manajemen yang lebih matang. Ia berharap setelah itu BGN dapat menunjukkan kepada DPR bagaimana data, program, anggaran, hingga regulasi disusun dalam satu kerangka yang jelas.
Jadi, saya ingin mengatakan bahwa Pak Kepala BGN silahkan punya waktu 100 hari untuk betul-betul dikonstruksi,”
ujarnya.
