Petugas menyusun ompreng berisi makanan bergizi gratis ke dalam mobil sebelum didistribusikan kepada penerima manfaat di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Ternate di Ternate, Maluku Utara, Rabu (6/5/2026). (ANTARA FOTO/Andri Saputra/bar)
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali mendapat kritik tajam terkait fondasi keilmuan dalam perumusan dan pelaksanaannya.
Annete Mau dari Koalisi MBG Watch dan Aliansi Ibu Indonesia, menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak awal belum cukup menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dalam menentukan standar, aturan, maupun mekanisme pelaksanaan kebijakan.
Saya mengatakan, bahwa ini adalah program yang paling menghinakan pengetahuan dan perempuan. Karena sekali lagi, sebuah kebijakan publik dikeluarkan tanpa memperhitungkan sains,”
ujarnya kepada Owrite, Jumat, 11 September 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan Annete dalam konteks pandangannya yang sebelumnya disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di DPR.
Menurutnya, kebijakan publik yang berdampak luas terhadap masyarakat semestinya dirancang berdasarkan pengetahuan ilmiah, bukan sekadar didorong oleh keputusan politik.
Ditegaskan Annete, penggunaan sains harus menjadi bagian penting dalam berbagai kebijakan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
Perbandingan Penanganan Bencana
Untuk menggambarkan pentingnya pendekatan tersebut, Annete kemudian membandingkannya dengan penanganan bencana yang memiliki basis keilmuan, indikator risiko, serta ukuran mitigasi yang jelas.
Sementara sains itu kan sebenarnya menjadi dasar dari bagaimana kebijakan publik ini akan pengaruhi hidup orang banyak. Jadi kita lihat penanganan bencana juga tidak memperhatikan sains,”
ucapnya.
Annete menjelaskan, kebijakan penanganan kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu contoh bahwa ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk membaca risiko sekaligus menentukan langkah pencegahan. Risiko bencana dapat dipetakan, diprediksi, dan diikuti dengan strategi mitigasi yang sesuai.
Kebakaran hutan dan lahan, itu ada ilmunya. Bisa diprediksi, ada ukurannya, harus seperti apa, mitigasinya,”
jelasnya.
Namun, kritik paling keras diarahkan pada desain program MBG. Annete menilai ilmu pengetahuan belum ditempatkan sebagai elemen utama ketika standar, regulasi, hingga mekanisme pelaksanaan program ditentukan.
MBG ini adalah program yang paling menghinakan ilmu pengetahuan. Karena sejak awal ilmu pengetahuan tidak masuk menjadi elemen penting untuk menentukan standar, peraturan, dan bagaimana kebijakan ini dilaksanakan,”
tegasnya.
Bermasalah Sejak Awal
Lebih jauh, ia menilai persoalan tersebut sudah terlihat sejak awal program dijalankan. Pemerintah terlalu cepat menggulirkan MBG sementara kajian yang diperlukan untuk menopang program dinilai belum lengkap.
Jadi ini program memang mau digas. Januari 2025 langsung jalan tanpa kajian yang lengkap,”
ucapnya.
MBG sendiri mulai dijalankan pada Januari 2025 dan kini menjadi program nasional dengan cakupan penerima yang besar. Program tersebut menyasar antara lain anak sekolah, balita, serta ibu hamil dan menyusui, dengan tujuan meningkatkan status gizi dan mendukung upaya penurunan stunting.
Kritik mengenai fondasi ilmiah MBG muncul di tengah upaya pemerintah memperkuat standardisasi dan pengawasan pelaksanaan program.
Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini memperketat standardisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan aspek keamanan pangan. Sejumlah dapur juga ditutup sementara apabila dinilai belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
