Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto melontarkan peringatan keras terkait kondisi perekonomian Indonesia, yang dinilainya sedang menghadapi tekanan serius dari berbagai sektor.
Menurut Hasto, persoalan fiskal, moneter, hingga sektor riil kini menunjukkan gejala yang mengkhawatirkan dan membutuhkan langkah korektif segera dari pemerintah.
Ia menyoroti defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama 2026, serta kondisi keseimbangan primer dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masih negatif.
Situasi tersebut, sambung Hasto, menjadi sinyal bahwa fondasi ekonomi nasional sedang menghadapi tekanan berat.
Dalam perspektif ini pun, Indonesia saat ini menghadapi persoalan yang sangat-sangat serius terhadap fiskal, moneter, dan kehidupan perekonomian di sektor riil,”
kata Hasto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin, 1 Juni 2026.
Ia menilai, pola pembiayaan negara yang terus mengandalkan penarikan utang baru untuk memenuhi kewajiban lama merupakan kondisi yang patut diwaspadai.
Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama tahun 2026 dan keseimbangan primer yang negatif dalam APBN kita sangatlah mengkhawatirkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,”
tegasnya.
Tak hanya itu, Hasto juga menyinggung pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan menjadi sorotan pelaku pasar.
Menurutnya, melemahnya mata uang nasional bukan semata faktor eksternal, melainkan mencerminkan persoalan yang lebih mendasar.
Terlebih dengan pelemahan rupiah akhir-akhir ini yang menggambarkan adanya persoalan yang bersifat struktural dan ada persoalan terkait dengan kepercayaan,”
ucapnya.
Usulkan Konsep Fiscal Resilience
PDIP, lanjut Hasto, sebelumnya telah mendorong konsep fiscal resilience atau ketahanan fiskal sebagai upaya memperkuat fondasi ekonomi negara.
Namun menurutnya, arah kebijakan saat ini masih dibayangi berbagai program belanja yang berorientasi populis dan sarat kepentingan elektoral.
Usulan rekonsolidasi fiskal yang digagas PDI Perjuangan melalui tema fiscal resilience atau ketahanan fiskal, ternyata masih diwarnai oleh berbagai bentuk belanja negara yang bersifat populis dengan harapan elektoral,”
jelasnya.
Di saat yang sama, Hasto menilai masyarakat mulai merasakan dampak langsung dari tekanan ekonomi tersebut. Kenaikan harga kebutuhan pokok, meningkatnya angka kemiskinan, sulitnya lapangan pekerjaan, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja dinilai semakin mengkhawatirkan.
Berbagai persoalan kenaikan harga kebutuhan pangan rakyat, kemiskinan, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan,”
ungkapnya.
Bukan Oposisi
Meski melontarkan kritik keras, Hasto menegaskan posisi PDIP sebagai partai penyeimbang dalam demokrasi.
Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan menjalankan fungsi kontrol sebagaimana diakui penting oleh Presiden Prabowo Subianto.
Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balance, dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang,”
pungkasnya.
Pernyataan Hasto menambah panjang daftar kritik terhadap kondisi ekonomi nasional yang saat ini dihadapkan pada tekanan nilai tukar, kebutuhan pembiayaan negara yang besar, serta tantangan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.
