Pengesahan revisi Undang-Undang Polri menjadi undang-undang oleh DPR RI memantik perdebatan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah ketentuan yang memungkinkan masa dinas perwira tinggi bintang empat, termasuk Kapolri, diperpanjang melalui keputusan presiden.
Analis kebijakan publik Universitas Trisakti, Faisal Sallatalohy, menilai aturan baru itu berpotensi menimbulkan persepsi publik mengenai kedekatan kepentingan politik antara penguasa dan pimpinan institusi kepolisian.
Faisal menyoroti Pasal 30 Ayat (5) huruf c yang mengatur bahwa usia pensiun perwira tinggi bintang empat ditetapkan 60 tahun, dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan presiden.
