Kemunculan kelompok yang mengatasnamakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Bersatu dengan bermanuver mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) jadi sorotan. BEM Bersatu muncul saat gelombang kritik mahasiswa terhadap program andalan pemerintahan Prabowo Subianto itu.
Pengamat politik Efriza menilai fenomena itu sebagai upaya sistematis untuk memecah belah suara kritis mahasiswa. Dia menganalisa penguasa diduga sengaja menggunakan taktik membenturkan sesama warga sipil, demi meredam gelombang penolakan dan suara kritis.
Menurut Efriza, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar. Namun, ia melihat ada pola yang berulang yakni munculnya kelompok yang membela pemerintah setiap kali kritik menguat di ruang publik.
Kalau diperhatikan, ada upaya saat ini untuk selalu menghadirkan pro dan kontra. Jadi, tidak bulat suaranya mengkritik pemerintah, selalu ada kelompok yang memperjuangkan aspirasi untuk kepentingan pemerintah,”
kata Efriza kepada Owrite, Kamis, 18 Juni 2026.
Dia bilang dukungan terhadap pemerintah tak jadi masalah selama disampaikan secara jujur dan terbuka. Tapi, persoalannya berbeda jika dukungan tersebut dibangun di atas informasi yang tidak benar.
Kalau akhirnya menghadirkan sebuah kebohongan publik, tentu disinyalir bahwa ada agenda yang dimainkan di luar dari mahasiswa,”
ujarnya.
Efriza menambahkan ada indikasi upaya membenturkan sesama kelompok mahasiswa melalui isu MBG.
Di satu sisi, ada kelompok yang menolak program MBG karena dianggap berpotensi memboroskan anggaran. Sementara, di sisi lain muncul kelompok yang mendukung dengan alasan program hanya perlu dievaluasi.
Jadi, memang ada upaya membenturkan antar-kelompok mahasiswa. Sekalipun dengan agenda-agenda yang berseberangan,”
lanjut Efriza.
Ia mencontohkan polemik yang muncul setelah nama BEM Universitas Pamulang (UNPAM) dikaitkan dengan kelompok pendukung MBG.
Padahal, menurut Efriza yang juga dosen UNPAM itu bahwa organisasi BEM di kampus tersebut sudah tak lagi ada sejak 2017.
BEM UNPAM itu sudah tidak ada sejak 2017. Bahkan kalau di Serang tidak ada sama sekali BEM. Yang ada hanya HIMA dan HIMA itu langsung diawasi rektorat,”
ujar Efriza.
Meski terlihat menguntungkan pemerintah dalam jangka pendek, Efriza menilai strategi menghadirkan suara tandingan justru berisiko memicu konsolidasi kritik yang lebih besar.
Penguasa berusaha mengulur waktu. Pemerintah bisa mengeluarkan argumentasi bahwa suara masyarakat itu tidak bulat, mahasiswa tidak membawa aspirasi dengan utuh,”
katanya.
Namun, menurut dia, jika kritik yang berkembang terus diabaikan, kelompok-kelompok mahasiswa yang saat ini berbeda sikap justru bisa menyatu dalam satu gerakan yang lebih besar.
Yang pada akhirnya nanti malah terjadi kebulatan suara, terjadi konsolidasi mahasiswa yang lebih besar, yang lebih kuat di seluruh daerah,”
ujarnya.
Dia mengatakan jika kondisi itu terjadi maka yang rugi adalah Pemerintahan Prabowo Subianto.
Itu malah merugikan bagi Pak Prabowo sebagai presiden nantinya,” kata Efriza.
katanya.
Efriza menekankan pemerintah seharusnya tak berfokus pada dukungan yang sudah ada. Tapi, juga merespons penolakan yang muncul dari masyarakat dan kalangan kampus.
Dia mengingatkan dalam demokrasi bukan sekadar dukungan, tapi ada juga penolakan.
Yang utama dari itu, kalau dukungan untuk apa lagi direspons? Kan dukungan sudah selesai. Tapi penolakan itu yang perlu direspons,”
jelas Eriza.
Terakhir, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mulai dari efektivitas pelaksanaan, ketepatan sasaran, hingga penggunaan anggaran pendidikan.
Suara berbeda itu adalah bagian dari demokrasi, dan suara kritik itu yang harus direspons,”
imbuh Efriza.
