Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menegaskan posisi politik partainya bukan oposisi maupun “abu-abu”, melainkan sebagai penyeimbang yang mengawal kebijakan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat.
Menurutnya, PDIP akan mendukung kebijakan pemerintah selama sejalan dengan kepentingan publik. Namun tetap kritis terhadap kebijakan yang dinilai menyimpang dari aspirasi masyarakat.
Posisi politik PDI Perjuangan sangat jelas menjadi penyeimbang, mendengarkan suara yang berkembang di tengah masyarakat dan setia pada konstitusi. Kami mendukung setiap kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, dan mengkritisi kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik. Jadi, tidak ada istilah abu-abu,”
kata Ganjar, Jumat, 19 Juni 2026.
Ganjar menilai, istilah “abu-abu” justru muncul ketika sikap politik ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan atau transaksi jabatan, bukan berdasarkan substansi kebijakan.
Parlemen Bukan Sekadar Pro atau Anti Pemerintah
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mebambahkan, peran parlemen bukan semata soal berada di dalam atau di luar pemerintahan, melainkan memastikan fungsi pengawasan berjalan dan suara publik tetap menjadi pusat kebijakan.
Parlemen bukan soal ikut pemerintah atau melawan pemerintah. Parlemen adalah soal mengawasi pemerintah dan memastikan suara rakyat tetap didengar,”
katanya.
Menurutnya, tantangan terbesar dalam demokrasi saat ini adalah keberanian untuk benar-benar mendengar suara masyarakat, bukan sekadar membaca kepentingan politik jangka pendek.
Tantangan terbesar kita adalah punya nyali untuk mau mendengarkan dan merasakan suara yang berkembang di masyarakat. Mari saling berkaca,”
ujarnya.
Konsistensi di Luar Kabinet
Ganjar menegaskan, PDIP sejak dulu konsisten tidak berada dalam kabinet baik di era sebelumnya maupun saat ini.
Era itu maupun era sekarang PDI Perjuangan tidak bergabung dalam kabinet. Sebuah sikap yang paling jelas dan konsisten,”
katanya.
Ia juga menekankan, bahwa ukuran utama demokrasi bukan soal posisi politik, melainkan keberpihakan terhadap rakyat di tengah perubahan kekuasaan.
Yang terpenting dalam demokrasi bukan soal siapa berada di kubu mana, melainkan siapa yang tetap berpihak pada rakyat ketika kekuasaan berubah,”
ujarnya.
