Manuver PDI Perjuangan (PDIP) yang menyatakan sebagai bukan oposisi tapi penyeimbang di luar pemerintahan dicibir elite partai lain. Sikap PDIP itu dipertanyakan.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji menyinggung secara struktur politik, PDIP memang tak berada dalam kabinet pemerintahan.
Namun, ia menilai istilah ‘penyeimbang’ masih belum memiliki batas makna yang jelas dalam praktik politik.
Yang jelas sampai sekarang PDIP tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai,”
kata Sarmuji, Jumat, 19 Juni 2026.
Menurut Sarmuji, Golkar tetap menghormati pilihan PDIP dalam mendefinisikan posisi politiknya di luar pemerintahan. Namun, ia menilai publik juga punya ruang untuk menafsirkan sendiri makna dari posisi tersebut.
Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang,”
ujarnya.
Sarmuji juga menyebut, istilah penyeimbang sebenarnya sudah bisa dibaca secara politik. Kata dia, istilah itu tak perlu penjelasan tambahan yang terlalu rinci.
Istilah penyeimbang saja sebenarnya sudah bisa dibaca bagi yang mau membaca. Tidak perlu memaksa supaya jelas. Kita hormati saja,”
tuturnya.
Sebelumnya, PDIP menyampaikan posisinya bukan sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tapi, partai berlogo banteng itu menyatakan siap mendukung Prabowo hingga 2029 selama kebijakan yang diambil pro terhadap rakyat.
Demikian disampaikan Ketua DPP PDIP Said Abdullah merespons pertanyaan mengenai posisi politik partainya terhadap pemerintahan Prabowo.
Menurut Said, sikap PDIP sudah diputuskan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai, yakni sebagai kekuatan penyeimbang.
Sesuai keputusan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan telah memutuskan bahwa PDI Perjuangan berposisi sebagai Partai penyeimbang. Sikap ini bukan sikap abu abu,”
kata Said dalam keterangannya, Jumat, 19 Juni 2026.
Said menjelaskan, posisi penyeimbang berarti PDIP akan mendukung pemerintah jika kebijakan dan kinerjanya dinilai baik bagi masyarakat.
Sebaliknya, partai akan memberikan kritik apabila menemukan kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Kalau pemerintah kinerja dan kebijakannya bagus untuk rakyat, sudah seharusnya bagi PDI Perjuangan memberikan dukungan hingga 2029, meskipun PDI Perjuangan tidak mendapatkan manfaat elektoral dari kinerja bagus tersebut,”
ujarnya.
Menurut Said, dukungan maupun kritik yang diberikan PDIP tidak didasarkan pada perhitungan keuntungan politik semata. Karena itu, partainya juga siap mengingatkan pemerintah ketika kebijakan yang diambil dinilai tidak berpihak kepada publik.
Sebaliknya, kalau kebijakan dan kinerjanya kurang bagus, kami mengingatkan secara kontruktif, dan dalam posisi seperti ini belum tentu juga kami mendapatkan keuntungan elektoral,”
katanya.
