Friksi antara elite Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) tengah jadi sorotan. Golkar menilai PDIP memainkan peran ganda dengan dua kaki dalam peta politik nasional.
PDIP disindir kerap melontarkan kritik keras kepada pemerintah. Namun, di sisi lain sikap PDIP dinilai tetap menjaga kedekatan dengan lingkar kekuasaan.
Elite PDIP pun menepis anggapan itu dengan mengklaim sikap kritisnya sebagai bagian dari fungsi penyeimbang dalam demokrasi.
Pengamat politik Ujang Komaruddin mengatakan polemik tersebut justru membuka ruang spekulasi baru mengenai relasi politik di balik layar. Menurut Ujang, saling serang antarpartai merupakan hal lazim dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, tak perlu dipandang sebagai sesuatu yang luar biasa.
Kritik saling serang antara dua partai itu hal biasa, hal umum dalam konteks persaingan di negara demokrasi,”
kata Ujang Komaruddin kepada Owrite, Senin, 22 Juni 2026.
Ujang menilai dinamika antara Golkar dan PDIP jadi menarik karena kedua partai memiliki posisi politik yang berbeda di era pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka ini.
Kalau kita bicara soal PDIP dengan Golkar, maka ini menjadi menarik ya. Satu sisi Golkar, tanda kutip itu menuduh PDIP main dua kaki, disaat yang sama PDIP mengelak bahwa menjalankan tugas sebagai penyeimbang,”
ujarnya.
Dijelaskan Ujang, dalam sistem politik Indonesia sebenarnya tak dikenal konsep oposisi secara formal seperti di sejumlah negara lain. Maka itu, batas antara partai pendukung dan pengkritik pemerintah sering kali menjadi kabur.
Saya melihatnya secara objektif bahwa dalam konteks Indonesia memang sulitnya secara teoretik itu tidak mengenal istilah oposisi,”
jelasnya.
Menurutnya, perdebatan yang muncul saat ini lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik masing-masing partai yang berusaha menjaga posisi dan citranya di hadapan publik.
Saya sih melihatnya ini kepentingan dua partai saja yang tidak mau saling menyalahkan dan tidak mau disalahkan gitu,”
ungkapnya.
Meski demikian, kata Ujang tudingan Golkar terhadap PDIP tidak bisa sepenuhnya diabaikan. Ia menduga ada kemungkinan Golkar memiliki informasi atau data tertentu yang membuat mereka cukup percaya diri melontarkan tuduhan tersebut.
Golkar menuduh PDIP mungkin bisa jadi PDIP terindikasi, mungkin ya, saya tidak tahu benar atau tidak, mungkin Golkar punya data,”
ujarnya.
Pernyataan itu memunculkan spekulasi baru di tengah menguatnya gelombang kritik terhadap pemerintah dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa yang belakangan aktif melakukan demonstrasi di sejumlah daerah.
Bagi Ujang, yang terpenting adalah menjaga agar persaingan politik tetap berada dalam koridor demokrasi dan tidak berubah menjadi konflik yang merusak ruang publik.
Tetapi apapun itu bagian daripada demokrasi yang harus kita lihat secara objektif bahwa saling tuduh, saling serang, saling kritik itu asal jangan kebablasan aja, itu hal yang biasa,”
tutupnya.
