Sejumlah anggota DPR mengikuti Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang. (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/YU)
Langkah DPR RI yang meluncurkan Sistem Informasi Partisipasi Legislasi (Simasleg) sebagai platform digital dikritik Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi).
Peneliti senior Formappi Lucius Karus, menyoroti Simasleg yang dinilainya hanya proyek menghabiskan anggaran. Ia heran dengan klaim dari Badan Legislasi (Baleg) DPR untuk transparansi legislasi.
Saya kira simasleg itu proyek habis-habisin anggaran aja. Ngomong teori partisipasi bermakna fasih sekali tetapi praktiknya minus,” kata
Lucius kepada Owrite, Kamis, 16 Juli 2026.
Dia mengkritisi DPR periode 2024-2029 yang mengklaim partisipasi bermakna dalam proses pembahasan legislasi tetapi hanya sekadar bicara.
Iklan
Yang mereka lakukan justru adalah manipulasi partisipasi,”
ujar Lucius.
Website Malah Tak Dioptimalkan
Lucius menegaskan, mestinya jika bicara transparansi dan partisipasi bermakna bisa sejak lama sudah dilakukan di website DPR.
Jawabannya ada ruangnya. Di website DPR tersedia ruang khusus untuk memperlihatkan proses pembahasan RUU dari awal sampai akhir,”
jelas Lucius.
Ditegaskannya, website DPR juga bisa menjadi ruang untuk menampilkan hasil rapat, dokumentasi Rancangan Undang-Undang (RUU), dan penyampaian aspirasi.
Tetapi ruang-ruang yang ada nyaris tidak dimaksimalkan penggunaannya. Tidak dimanfaatkan sama sekali,”
Maka itu, ia heran DPR sekarang malah meluncurkan Simasleg dengan klaim janji akan transparan.
Sekarang sok-sokan bikin proyek baru dengan janji mau transparan dan membuka ruang partisipasi bermakna?”
kata Lucius.
Lebih lanjut, ia pesimis dengan kinerja DPR soal urusan pembahasan RUU. Bagi dia, setiap fraksi di DPR seperti nyaris tak memiliki pengaruh.
Mereka nyaris nggak ada pengaruh. Semuanya tergantung ketua umum partai,”
tutur Lucius.
Lawan Efisiensi Anggaran
Dia kembali meragukan jika ada anggota atau badan DPR yang siap janji transparan dan partisipasi bermakna.
Mungkin saja mau begitu. Tetapi, kalau ketua partai nggak mau, memang DPR bisa apa?”
ujar Lucius.
Bagi dia, Simasleg juga malah melawan efisiensi anggaran yang digaungkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Jadi, simasleg ini proyek habis-habiskan anggaran. Dan, ini tentu melawan efisiensi anggaran yang sedang digalakkan pemerintah saat ini,”
sebut Lucius.
Lucius menekankan lagi mestinya DPR bisa mengoptimalkan website. Bukan malah membuat barang baru yang jadi sorotan.
Kalau mental tetap sama, apa yang mau diharapkan?”
ujar Lucius.
Klaim DPR
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Bob Hasan mengklaim dengan keberadaan Simasleg, masyarakat bisa memonitor transparansi legislasi yang dilakukan DPR.
Bob bilang sistem ini jadi upaya perkuat transparansi legislasi sekaligus menangkal informasi menyesatkan terkait pembahasan RUU.
Sekarang ini sudah zaman keterbukaan. Apapun informasinya, termasuk perubahan Prolegnas, akan langsung diketahui publik. Simasleg hadir untuk mengantisipasi informasi yang menyesatkan,”
