Aktivis senior, Syahganda Nainggolan, mengatakan Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan pergeseran arah pemerintahan dibandingkan era sebelumnya, terutama dalam upaya menekan kekuatan oligarki dan menertibkan sejumlah sektor ekonomi.
Menurutnya, langkah tersebut terlihat dari pembatasan ekspor komoditas, penindakan terhadap pengemplang pajak hingga pembenahan sektor bea dan cukai.
Sekarang pun udah firm sebenarnya ya. Dalam pengertian shifting paradigm tadi kan udah kelihatan,”
kata Syahganda dikutip dari laman Youtube ForumKeadilanTV, Selasa, 1 September 2026.
Pada pemerintahan sebelumnya, sambungnya, sejumlah proyek strategis nasional (PSN) dinilai banyak dikaitkan dengan kepentingan oligarki.
Ia menyebut sejumlah proyek di Pantai Utara Jakarta, BSD hingga Rempang sebagai contoh kebijakan yang menurutnya lebih banyak menguntungkan kelompok oligarki.
Misalnya gini, di era lalu PSN itu, quote unquote, diatur-atur untuk kepentingan oligarki, seperti Pantai Utara Jakarta, di BSD, di Rempang dan lainnya. Rezim sebelumnya kerja bagaimana oligarki dibuat senang,”
ucapnya.
Klaim Langkah Tegas
Dijelaskannya, pendekatan tersebut kini mulai berubah di era Prabowo. Ia menilai, pemerintah mulai mengambil langkah terhadap aset yang dianggap bermasalah sekaligus memperketat pengelolaan sejumlah komoditas strategis.
Nah, kalau Prabowo kan oligarki disingkirin sekarang, diambil hartanya yang ilegal-ilegal, dibatasin ekspor-ekspor mineral, sawit, apa segala yang melalui DSI, walaupun itu berlakunya bulan Januari kalau nggak salah,”
jelasnya.
Lebih jauh dia menyoroti penindakan terhadap pihak yang dinilai mengemplang pajak serta pembenahan di sektor bea dan cukai.
Syahganda menilai, sejumlah langkah tersebut menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo tidak hanya berbicara mengenai perubahan, tetapi mulai menjalankannya secara substantif.
Orang-orang ngemplang pajak, dihajar, bea cukai sama Prabowo disikatin semua,”
terangnya.
Syahganda menilai capaian tersebut perlu dilihat dari substansi kebijakan, bukan sekadar penampilan politik pemerintah.
Masyarakat, kata aktivis senior itu, terkadang lebih banyak melihat sisi simbolik pemerintahan, sementara perubahan kebijakan yang bersifat substantif justru luput dari perhatian.
Jadi sebenarnya Prabowo ini dalam substansi, essence, not existence. Orang kadang-kadang bicara existence tapi, esensialnya itu dia udah melakukan sebenarnya,”
ungkapnya.
Namun, publik masih menuntut perubahan yang lebih lengkap, termasuk pada aspek simbolik dan komunikasi politik. Ia menilai, citra dan gestur politik pemerintahan perlu sejalan dengan perubahan kebijakan yang telah dilakukan.
Nah, publik ingin menuntut lebih lengkap. Bisa nggak simboliknya, gimmick-nya juga sama. Jangan bilang Hidung Jokowi lagi,”
harapnya.
Ia kemudian menyinggung momen pidato Presiden di DPR ketika terdengar seruan dari sejumlah elite agar tidak lagi meneriakkan slogan yang mengagungkan Jokowi.
Menurut Syahganda, sikap tersebut menunjukkan adanya dorongan agar simbol politik pemerintahan Prabowo tidak lagi terlalu melekat dengan pemerintahan sebelumnya.
Waktu Presiden pidato di DPR, itu kan Pak Dasco dan Puan bocor suaranya. Udah lah, jangan teriak lagi hidup Jokowi,”
tutup Syahganda.
