Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Ahmad Ali tak menganggap pidato Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan sebagai ancang-ancang menuju Pilpres 2029.
Ali menilai pembicaraan mengenai pergantian kekuasaan merupakan hal biasa dalam politik. Sebab, menurutnya, salah satu tujuan orang membentuk partai politik memang untuk meraih kekuasaan.
Biasa saja. Memang tujuannya orang membentuk partai mau berkuasa kok,”
kata Ali kepada Owrite, Kamis, 10 September 2026.
Pernyataan itu disampaikan Ali saat merespons pidato AHY yang menyebut kekuasaan bukan milik satu orang selamanya.
Pernyataan tersebut kemudian ditafsirkan sejumlah pihak sebagai sinyal politik Demokrat memasang kuda-kuda menuju Pemilu 2029.
Namun, Ali minta publik tak terlalu sensitif membaca pernyataan tersebut. Ia menilai pembicaraan mengenai masa depan politik tak otomatis berarti sebuah partai sedang melakukan ancang-ancang menghadapi Pilpres 2029.
Kalau dibilang terlalu cepat sebagai ancang-ancang itu hal biasa aja pernyataan itu,”
ujarnya.
Menurut Ali, setiap partai punya independensi untuk menentukan sikap politiknya. Hal itu termasuk ketika menyampaikan pandangan mengenai kekuasaan. Karena itu, PSI tidak merasa perlu ikut menafsirkan pernyataan ketua umum partai lain.
Kalau dari sisi kepartaian bagi saya itu hal yang biasa saja. Itu adalah hak demokrasi dia. Itu bentuk kemandiriannya partai itu,”
kata dia.
Ali juga menilai sikap partai dalam menyampaikan kritik maupun koreksi merupakan bagian dari independensi politik. Hal itu, menurutnya, tak serta merta bertentangan dengan posisi partai tersebut sebagai bagian dari koalisi pemerintahan.
Meski demikian, ia mengatakan ada batas yang berbeda antara hak partai untuk menyampaikan sikap politik dengan konsekuensi dari sikap tersebut di dalam koalisi.
Pun, Ali menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk menilai apakah pernyataan partai yang berada dalam koalisinya masih sejalan dengan komitmen bersama atau justru menunjukkan ketidakkonsistenan.
Itu tergantung presidennya, yang menilai. Apakah kemudian keluar? Tidak konsisten atau bagaimana, kan? Itu aja,”
ujarnya.
Ia juga enggan menilai apakah pernyataan AHY memenuhi etika politik sebagai bagian dari koalisi. Menurutnya, PSI tak mengetahui secara utuh kesepakatan yang dibuat partai-partai di dalam koalisi pemerintahan.
Persoalan itu memenuhi etis atau tidak dalam konteks dia sebagai partai yang bergabung dalam koalisi. Ya tentunya kita tidak bisa tahu coba menerjemahkan, menilai itu karena kita tahu apa kesepakatan-kesepakatan yang mereka buat dalam koalisi itu kan,”
kata Ali.
Ali pun menyinggung munculnya tafsir mengenai kemungkinan terbentuknya poros politik menuju 2029 yang turut dikaitkan dengan pidato AHY. Ia meminta hal tersebut tidak buru-buru dianggap sebagai ancaman terhadap pemerintahan Prabowo.
Nah, makanya jangan selalu sensitif, ya. Kalau saya sih, apalagi dihubungkan dengan poros Solo lah dan segala macam,”
ujarnya.
Menurut PSI, pembicaraan mengenai kekuasaan dan masa depan politik merupakan bagian yang wajar dalam kehidupan partai.
