Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh tidak menghadiri acara puncak perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Partai Demokrat pada Kamis, 9 September 2026.
Sekretaris Jenderal DPP Nasdem Hermawi Taslim memastikan ketidakhadiran Paloh bukan karena persoalan hubungan dengan Demokrat maupun dinamika antarpartai.
Ketidakhadirnya murni alasan teknis, ketua ada tugas di luar kota. Pada prinsipnya relasi Nasdem dengan semua partai baik adanya,”
kata Hermawi kepada Owrite, Kamis, 10 September 2026.
Hermawi menegaskan absennya Paloh dalam acara Demokrat tidak perlu dikaitkan dengan kondisi hubungan politik kedua partai.
Penjelasan itu disampaikan di tengah perhatian terhadap absennya sejumlah ketua umum partai dalam agenda HUT Demokrat. Diketahui, ada sejumlah ketua umum partai yang tidak hadir dalam acara HUT tersebut, termasuk Nasdem.
Kehadiran para elite partai menjadi sorotan karena Demokrat saat ini berada dalam barisan partai pendukung pemerintahan Presiden RI, Prabowo Subianto.
Namun, Hermawi memastikan hubungan Nasdem dengan Demokrat tetap berjalan baik. Ia juga tidak mengaitkan ketidakhadiran Surya Paloh dengan persoalan komunikasi maupun soliditas antarpartai.
Sorotan terhadap hubungan antarpartai kembali mengemuka setelah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pidato mengenai kekuasaan yang memiliki batas waktu.
Pernyataan tersebut kemudian ramai dibaca sebagai pesan politik, termasuk dikaitkan dengan arah politik menuju pilpres 2029.
Hermawi memilih tidak ikut memberikan tafsir terhadap pernyataan AHY tersebut. Ia beralasan tidak hadir langsung dalam acara HUT Demokrat sehingga tidak mengetahui secara utuh konteks pidato yang disampaikan AHY.
Maaf, saya ndak bisa menanggapi penggalan pidato karna saya ndak hadir,”
ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Saan Mustopa sempat menyoroti pentingnya komunikasi politik di antara partai-partai yang berada dalam koalisi.
Saan meminta pernyataan para pimpinan partai tidak justru membuka ruang tafsir berbeda di internal koalisi.
Menanggapi pidato AHY soal kekuasaan ada batas waktunya, Saan mengatakan,batas kekuasaan pada dasarnya sudah diatur dalam konstitusi.
Masa jabatan presiden memiliki periodisasi dengan batas maksimal dua periode.
Ya, kan memang undang-undang dasar kita kan mengatur bahwa masa jabatan itu kan ada periodisasinya. Maksimal kan dua periode, kan. Dan, itu kan sudah diatur dalam Undang-Undang dasar,”
kata Saan.
Menurut Saan, omongan AHY merupakan sikap politik Partai Demokrat yang disampaikan melalui ketua umumnya. Karena itu, Nasdem menghormati sikap politik tersebut.
Namun, Saan mengingatkan agar sikap politik setiap partai, terutama partai yang berada dalam koalisi pemerintahan, tetap mempertimbangkan stabilitas politik.
Sebab, pemerintah saat ini menghadapi tantangan baik di dalam negeri maupun dari situasi internasional.
Terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum, ya, Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap ya. Sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya. Dan, tentu sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja,”
ujarnya.
Saan menilai kondisi itu justru membutuhkan kebersamaan antarpartai pendukung pemerintah.
Ia berharap seluruh partai dalam koalisi memiliki komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Prabowo.
Menurut dia, partai-partai koalisi perlu bersama-sama memastikan program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan. Karena itu, pernyataan politik yang disampaikan elite partai seharusnya tidak menimbulkan ketidakpastian di dalam koalisi.
Maka sikap-sikap terbaik yang, sikap-sikap politik, itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,”
jelas Saan.
Saan juga menanggapi anggapan bahwa pernyataan AHY berpotensi menimbulkan kegaduhan di internal koalisi. Ia menyebut pernyataan tersebut bisa memunculkan berbagai tafsir.
Ya, menurut saya bahwa interpretasi terhadap, statement tersebut ada multi interpretasi, multi tafsir, itu hal yang biasa,”
tuturnya.
Namun, Saan berharap para pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan politik. Menurutnya, jangan sampai perbedaan tafsir justru membuat suasana internal koalisi menjadi tidak kondusif.
Makanya semua pimpinan partai yang tergabung dalam koalisi hendaknya memberikan sebuah pernyataan politik atau statement politik yang bisa membuat situasi atau kekompakan di internal koalisi,”
ujarnya.
Saan menyampaikan Nasdem berharap koalisi tetap solid dan punya komitmen yang sama dalam mengawal pemerintahan Prabowo. Ia menyerahkan penilaian soal apakah pernyataan AHY mengganggu kekompakan koalisi kepada masing-masing partai.
Koalisi ini tetap punya komitmen yang sama untuk mengawal pemerintahan Pak Prabowo ini, program-programnya, kebijakan-kebijakannya bisa terealisasi dengan baik,”
kata Saan.
