Tag: kuhp

Kapolri Sigit mengatakan ada fenomena celah hukum baru akibat eskalasi global saat ini.
Nasional

Kapolri Ingatkan Bareskrim Antisipasi Modus Kejahatan Transnasional Baru

By
Rahmat
Adi Briantika

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap banyak modus baru bermunculan akibat dinamika situasi global. Hal itu dia katakan setelah menghadiri…

OWRITE-ads-banner
Nasional

(Part II) Menguji KUHAP Pasal 170 Baru, Membawa Militer Ke Meja Peradilan Umum Demi Keadilan Sipil

Kompak Tolak Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Militer Pakar hukum tata negara, Feri Amsari mengatakan…

Nasional

(Part I) Menguji KUHAP Pasal 170 Baru, Membawa Militer Ke Meja Peradilan Umum Demi Keadilan Sipil

Masyarakat dibuat geram dengan adanya keterlibatan empat prajurit TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap…

Hukum

Gugatan Delpedro ke MK, TII Anggap KUHP Baru Alat Kriminalisasi Suara Kritis

Direktur Eksekutif The Indonesian Institute Adinda Tenriangke Muchtar menyorot tajam terhadap pasal-pasal bermasalah dalam Kitab…

Nasional

(Part II) Pemberitahuan Bukan Izin: Telaah Putusan MK Pasal 256 KUHP dan Nasib Kemerdekaan Demonstrasi

Waris Kolonial Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pun menilai Pasal 256 sejak awal bermasalah.…

Anggota Komisi IV DPR, Firman Soebagyo
Nasional

DPR Klaim KUHP dan KUHAP Baru Sesuai Nilai yang Dibutuhkan Masyarakat

Majelis Hakim PN Jakpus langsung terapkan KUHAP baru pada sidang perdana Nadiem Makarim.
Hukum

Kasus Korupsi Laptop Chromebook Nadiem Jadi Uji Coba KUHAP Baru di PN Jakpus

Polri dan Kejaksaan RI menjalin sinergisitas dalam hal pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan berlaku pada awal tahun 2026. (Sumber: Antara Foto/Rivan Awal Lingga/nym)
Nasional

KUHP dan KUHAP Baru Resmi Berlaku, Polri–Kejagung Langsung Ubah ‘Buku Panduan’

Ilustrasi, Gedung Gedung DPR/MPR RI
Politik

Periskop 2026: Akhir Janji Manis, Awal Konsekuensi Demokrasi

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas (kedua kiri) menyerahkan berkas pendapat akhir kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) yang disaksikan oleh Wakil Ketua DPR Adies Kadir (kedua kanan) dan Saan Mustopa (kiri) pada Rapat Paripurna ke-8 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 205-2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Dalam rapat tersebut DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) untuk disahkan menjadi undang-undang.
Politik

UU KUHAP Baru Diklaim Selesaikan Masalah Hukum yang Tak Tertangani

Show More