Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), akan menjatuhi hukuman kepada 33 pegawai yang melakukan tindakan penyelewengan dan pelanggaran disiplin berat pada tahun ini. Bahkan sebanyak 27 pegawai juga sudah diberhentikan pada 2024.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto mengatakan, pihaknya terus melakukan berbagai perbaikan, termasuk penguatan pembinaan sumber daya manusia (SDM).
Di tahun 2025 sudah diproses untuk penjatuhan hukuman atas 33 pegawai berkaitan dengan fraud dan pelanggaran disiplin berat,”
ujar Nirwala dalam media gathering dikutip Rabu, 31 Desember 2025.
Nirwala menuturkan, pada tahun 2024 Bea Cukai juga sudah memecat 27 pegawainya yang terbukti melakukan fraud dan pelanggaran disiplin berat.
Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti secara tegas setiap pelanggaran disiplin, sebagai bagian dari penguatan kualitas dan integritas SDM Bea Cukai,”
tegasnya.
Lebih lanjut, Nirwala memaparkan bahwa hingga November 2025 penerimaan bea cukai tercatat sebesar Rp269,4 triliun, atau tumbuh 4,5 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Realisasi itu sudah 89,3 persen dari target APBN 2025.
Bila dirinci, realisasi penerimaan itu terdiri dari bea masuk sebesar Rp44,9 triliun, atau turun 5,8 persen. Kemudian penerimaan bea keluar Rp26,3 triliun atau tumbuh 52,2 persen, yang mana utamanya didorong oleh kenaikan harga crude palm oil (CPO) di pasar global.
Adapun untuk penerimaan sektor cukai realisasinya sebesar Rp198,2 triliun atau tumbuh 2,8 persen secara year on year (yoy).
Capaian ini menunjukkan ketahanan penerimaan di tengah dinamika ekonomi dan industri,”
kata Nirwala.
Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan membekukan Bea Cukai. Hal ini karena Bea Cukai memiliki citra buruk di mata masyarakat.
Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki dengan serius,”
ujar Purbaya di Kompleks DPR RI, Kamis, 27 November 2025.
Bendahara Negara ini mengaku, sudah meminta waktu kepada Presiden Prabowo Subianto selama setahun untuk bersih-bersih di Bea Cukai. Selama ini berbenah, ia meminta tidak ada gangguan.
Namun jika tidak ada perbaikan, Purbaya mengatakan bahwa DJBC terancam dibekukan dan dialihkan ke perusahaan swasta asal Swiss yakni Societe Generale de Surveillance (SGS).
Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke presiden 1 tahun untuk tidak diganggu dulu, beri saya waktu untuk memperbaiki bea cukai karena ancamannya serius. Kalau kita Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih tidak puas, Bea Cukai bisa dibekukan diganti dengan SGS, seperti zaman dulu lagi,”
tegasnya.
Purbaya mengingatkan, jajaran Bea Cukai agar bekerja dengan baik dan profesional. Pasalnya, ada 16.000 pegawai berada dalam ancaman untuk dirumahkan.
Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki, nanti 16 ribu orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan,”
tekannya.
