Badan Gizi Nasional (BGN) memutuskan menghentikan sementara distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama periode libur sekolah. Kebijakan MBG ini diklaim sebagai langkah efisiensi besar-besaran sekaligus penataan ulang tata kelola program.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor 12 Tahun 2026 yang diterbitkan pada 17 Juni 2026.
Aturan itu mengatur penyesuaian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) selama masa libur sekolah.
Surat edaran ini dikeluarkan dalam rangka optimalisasi tata kelola operasional, efisiensi sumber daya, dan standarisasi program MBG pada SPPG,”
kata Agustina saat konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juni 2026.
Kebijakan BGN muncul beriringan dengan masa libur sekolah yang ditetapkan Kementerian Pendidikan pada 22 Juni hingga 13 Juli 2026.
Insentif SPPG dipangkas
Dengan kebijakan terbaru ini, BGN menyampaikan selama periode libur, distribusi MBG tak akan dilakukan. Imbasnya, seluruh SPPG yang tak beroperasi juga tidak lagi menerima insentif harian.
Sebelumnya, SPPG disebut menerima insentif sekitar Rp6 juta per hari, bahkan dalam kondisi operasional tidak penuh.
Di dalam SE ini menegaskan bahwa dengan tidak didistribusikannya MBG maka seluruh SPPG yang tidak beroperasi tidak akan mendapat insentif. Nah, itu yang garis bawah yang penting ya,”
kata Agustina.
BGN mengklaim kebijakan penghentian sementara ini menghasilkan efisiensi anggaran yang cukup besar.
Dengan 27.820 SPPG yang beroperasi dan periode 18 hari libur, total penghematan insentif disebut mencapai lebih dari Rp3 triliun.
Kalau kita melihat angka jumlah SPPG yang telah beroperasi 27.820 dikalikan dengan insentif per hari itu selama 18 hari,”
tuturnya.
Dia bilang dengan kebijakan itu maka bisa melakukan efisiensi insentif SPPG itu hingga lebih Rp3 triliun.
Ia menyebut kebijakan ini juga berdampak pada efisiensi penggunaan APBN. Penghematan anggaran disebut akan membuat program lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
Supaya program ini benar-benar efektif diberikan kepada yang tepat sasaran dan efisien, karena APBN bisa lebih kita efisienkan lagi, kita hemat,”
kata Agustina.
Selain efisiensi operasional, BGN juga mulai melakukan refocusing penerima manfaat program MBG.
Dari hasil pendataan sementara, sebanyak 76 sekolah di Pulau Jawa dengan total 39.352 siswa disebut tidak lagi menjadi prioritas penerima bantuan.
Sekolah-sekolah yang tadi saya sebutkan itu adalah kami anggap berdasarkan beberapa kriteria yang kami susun, mereka secara mandiri mampu memenuhi kebutuhan gizi mereka,”
kata Agustina.
BGN menilai sekolah-sekolah tersebut tidak membutuhkan intervensi pemerintah, sehingga anggaran akan dialihkan ke kelompok yang dianggap lebih membutuhkan.
Fokus baru: daerah 3T hingga ibu hamil
Anggaran yang dialihkan itu nantinya akan difokuskan pada wilayah dan kelompok rentan, seperti daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN menyebut pergeseran ini sebagai bentuk penajaman sasaran agar program MBG benar-benar menyentuh kelompok yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Pemerintah mengalihkan ke sekolah lain, ke daerah 3T, ke ibu hamil, ibu menyusui, dan balita,”
ujar Agustina.
BGN menegaskan bahwa seluruh data penerima manfaat masih bersifat sementara dan akan terus diperbarui.
BGN mengaku masih melakukan pemetaan berdasarkan indikator kerentanan gizi, kondisi sosial ekonomi, hingga akses pangan.
Angka di atas masih terus akan kami perbaharui ya. Kami masih terus bekerja untuk memperbaharui kualitas data,”
kata Agustina.
