Harapan agar krisis ekonomi dan sosial di Bolivia bisa berakhir damai hanya bertahan beberapa jam. Kerusuhan pecah di Bolivia setelah pemerintah dan kelompok pengunjuk rasa menandatangani kesepakatan damai pada Jumat, 19 Juni 2026.
Mengutip dari El Pais, optimisme yang sempat muncul langsung sirna saat Presiden Rodrigo Paz mengumumkan status darurat nasional selama 90 hari. Keputusan tersebut dikeluarkan pada Sabtu dini hari.
Keputusan itu terjadi hanya beberapa jam setelah dokumen perdamaian ditandatangani. Langkah itu membuka jalan bagi pengerahan Angkatan Bersenjata untuk membantu memulihkan ketertiban di tengah gelombang protes yang sudah berlangsung lebih dari 50 hari.
Laporan El Pais, krisis di Bolivia sudah menewaskan sedikitnya 14 orang. Data itu merujuk Kantor Ombudsman Bolivia.
Kondisi ekonomi di Bolivia saat ini lumpuh. Begitu pun distribusi bahan bakar, dan pasokan kebutuhan pokok di berbagai wilayah negara tersebut juga terganggu.
Kesepakatan Buyar
Kesepakatan yang dicapai pemerintah dengan Serikat Pekerja Bolivia (COB) sejatinya dirancang untuk meredakan ketegangan nasional.
Dalam kesepakatan itu, pemerintah berjanji memenuhi sejumlah tuntutan demonstran. Salah satunya memberikan kompensasi kepada pemilik kendaraan yang terdampak distribusi bensin campuran yang sebelumnya diakui bermasalah oleh pemerintah.
Selain itu, pemerintah juga berkomitmen membekukan harga kebutuhan pokok di tengah resesi ekonomi. Lalu, melibatkan organisasi sosial dalam pembahasan regulasi strategis, serta mencegah privatisasi perusahaan-perusahaan publik yang dianggap vital.
Namun, kesepakatan tersebut langsung mendapat penolakan keras dari gerakan petani adat, terutama yang berasal dari wilayah La Paz dan Cochabamba.
Kelompok itu menuding COB telah mengkhianati perjuangan demonstran. Selain itu, COB juga dicap terlalu dekat dengan pemerintah.
Mereka bahkan menyerukan perluasan blokade jalan hingga Presiden Rodrigo Paz dipaksa mengundurkan diri.
Menghadapi penolakan tersebut, Presiden Paz menyatakan pemerintah telah menempuh seluruh jalur dialog yang tersedia sebelum akhirnya memutuskan menetapkan status darurat.
Menurutnya, aksi blokade dan kerusuhan telah mengganggu perekonomian nasional, distribusi bahan bakar, layanan publik, hingga keamanan negara.
Kudeta dari Kubu Morales
Sebagai kepala negara, ia memahami ada keresahan mendalam yang disuarakan petani, pekerja transportasi, asosiasi lingkungan dengan tuntutan yang nyata dan sah.
Tetapi kita juga tahu bahwa di balik mobilisasi ini, yang beroperasi dengan sumber daya ilegal, adalah organisasi dari masa lalu yang tidak berupaya menyelesaikan masalah, tetapi lebih berupaya melakukan proses destabilisasi,”
kata presiden Paz bersama kabinetnya dalam video yang dikutip dari El Pais, Minggu, 21 Juni 2026.
Paz juga secara langsung menuding mantan Presiden Evo Morales sebagai sosok yang berada di balik gerakan yang ingin menggoyang pemerintahan saat ini.
Menurut Paz, kelompok yang berafiliasi dengan Morales tak sekadar menuntut perubahan kebijakan. Tapi, berupaya menggulingkan pemerintahan yang sah.
Ia menyebut gerakan tersebut sebagai upaya untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahannya.
Meski status darurat belum mencakup larangan berkumpul atau pemberlakuan jam malam nasional, pemerintah membuka kemungkinan menerapkan pembatasan tersebut di wilayah-wilayah tertentu yang dianggap rawan.
Menteri Pertahanan Ernesto Justiniano mengatakan pemerintah sedang memetakan sejumlah kawasan sensitif. Hal itu untuk menjadi prioritas operasi gabungan antara kepolisian dan militer.
Pemerintah juga melarang berbagai tindakan yang dianggap mengancam stabilitas, termasuk aksi kekerasan, kepemilikan bahan peledak, serta upaya menghambat distribusi pangan dan kebutuhan dasar masyarakat.
Selain itu, aparat diperintahkan mengamankan berbagai infrastruktur strategis seperti jalan raya, pembangkit listrik, bandara, dan fasilitas publik lainnya. Deretan fasilitas itu sudah berminggu-minggu menjadi sasaran pendudukan massa demonstran.
Penetapan darurat nasional menandai babak baru dalam krisis yang mengguncang Bolivia. Alih-alih membawa ketenangan, kesepakatan damai yang sempat diharapkan jadi jalan keluar justru berujung pada perpecahan di kalangan demonstran.
Kondisi itu memicu langkah keras pemerintah. Pihak militer kini diberi kewenangan lebih besar untuk menjaga stabilitas.
