Wacana pemanfaatan motor listrik milik Badan Gizi Nasional (BGN) untuk guru honorer di daerah menuai kritik. Kebijakan itu dinilai terlalu berisiko.
Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat menilai kebijakan itu berisiko menjadikan guru honorer sebagai tempat parkir aset negara yang sejak awal pengadaannya dipersoalkan.
Menurut Achmad, persoalan utama guru honorer bukanlah kebutuhan akan kendaraan. Tapi, kesejahteraan yang belum layak.
Apakah guru honorer yang bertahun-tahun hidup dengan penghasilan tidak layak benar-benar membutuhkan motor listrik, atau sesungguhnya membutuhkan negara yang berani membayar kerja mereka secara adil?”
kata Achmad, dalam keterangannya kepada Owrite, Kamis, 25 Juni 2026.
Achmad menilai gagasan pemberian motor listrik memang terlihat simpatik di permukaan. Namun, kebijakan publik tidak bisa hanya diukur dari niat baik.
Menurut dia, hal itu mesti dilihat dari ketepatan sasaran, dasar hukum, hingga konsekuensi fiskalnya.
Dalam kerangka itu, wacana pengalihan motor listrik BGN kepada guru honorer justru membuka persoalan yang lebih besar. Negara tampak sedang mencari jalan keluar atas aset bermasalah. Lalu, membungkusnya dengan narasi keberpihakan kepada guru honorer,”
ujarnya.
Lebih lanjut, Achmad mengingatkan motor listrik yang kini diwacanakan untuk dialihkan kepada guru honorer sebelumnya terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pun, program itu kini terserat dalam pusaran penyidikan dugaan korupsi pengadaan.
Guru honorer berisiko dijadikan etalase moral untuk menyelamatkan persepsi publik atas belanja negara yang sejak awal dipertanyakan,”
katanya.
Berdasarkan informasi yang beredar, pengadaan motor listrik BGN disebut mencapai 21.801 unit dengan pagu anggaran sekitar Rp1,035 triliun.
Sementara, Kejaksaan Agung (Kejagung) juga sudah menyegel belasan ribu unit motor listrik terkait penyidikan dugaan korupsi pengadaan program MBG periode 2025-2026.
Menurut Achmad, bila pengadaan sejak awal tak didasarkan pada kebutuhan yang jelas, maka pembagian motor kepada guru honorer tidak serta merta menghapus persoalan itu.
Guru honorer sedang dibantu atau sedang dijadikan alasan agar belanja yang bermasalah terlihat lebih manusiawi?” .
ujarnya
Dia bilang kebutuhan utama guru honorer adalah penghasilan yang layak, kepastian status kerja. Selain itu, guru honorer perlindungan sosial, dan peningkatan kesejahteraan, bukan sekadar bantuan barang.
Guru honorer tidak butuh simbol, mereka butuh keadilan upah,”
tutur Achmad.
Lebih lanjut, dia juga mengingatkan tak semua guru honorer membutuhkan motor listrik. Selain itu, tak semua daerah memiliki infrastruktur pengisian daya maupun kemampuan menanggung biaya perawatan dan penggantian baterai.
Bila pengalihan aset dilakukan tanpa kajian kelayakan, motor listrik bisa berubah dari hadiah menjadi beban baru,”
katanya.
Achmad menilai bantuan berupa barang tidak akan menyelesaikan ketidakadilan struktural yang selama ini dihadapi guru honorer.
Dia menyinggung seorang guru honorer yang menerima motor listrik tetap menghadapi pertanyaan yang sama pada akhir bulan.
Cukupkah penghasilannya untuk makan, transportasi, keluarga, pendidikan anak, kesehatan, dan kebutuhan hidup dasar?”
ujarnya.
Maka itu, ia minta agar pemerintah tak terburu-buru menjalankan wacana pengalihan motor listrik tersebut sebelum seluruh proses audit dan aspek hukum pengadaannya selesai.
Audit dulu, kesejahteraan guru jangan dijadikan alibi,”
kata Achmad.
Lebih lanjut, ia juga minta pemerintah membuka secara transparan seluruh informasi terkait pengadaan motor listrik BGN. Pengadaan itu mulai dari nilai kontrak, harga satuan, spesifikasi barang, hingga status hukum aset tersebut.
Pada akhirnya, guru honorer tidak boleh dijadikan etalase kebaikan setelah negara gagal merencanakan belanja secara disiplin. Mereka bukan tempat parkir aset. Mereka adalah pendidik yang layak menerima keadilan,”
ujar Achmad.
Menurut Achmad, jika pemerintah benar-benar ingin berpihak kepada guru honorer, langkah pertama yang harus dilakukan bukan membagikan motor listrik. Tapi, bisa memastikan para guru mendapatkan gaji yang layak dan kepastian status kerja.
Motor listrik mungkin bisa mengantar guru ke sekolah. Tetapi, hanya kebijakan upah yang adil yang bisa mengantar mereka pada kehidupan yang layak,”
tutur Achmad.
