Pengamat komunikasi politik Hendri Satrio menilai perbandingan PDI Perjuangan (PDIP) dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih terlalu jauh. Posisi PSI dinilai tak sebanding dengan PDIP.
Hendri menganalisa demikian menanggapi isu munculnya perbandingan antara PSI dengan PDIP saat safari politik Jokowi ke daerah.
PDIP itu salah satu partai yang kuat, bos. Selama ajaran Bung Karno dipelihara, partai ini akan terus ada,”
kata Hensa, sapaan akrabnya, Rabu, 8 Juli 2026.
Dia mengatakan secara kekuatan politik maupun elektoral, PDIP masih berada di level yang berbeda dengan PSI.
Menurutnya, membandingkan PDIP dengan PSI saat ini masih terlalu dini. Sebab, PDIP merupakan partai pemenang pemilu yang memiliki basis massa dan kekuatan politik mapan. Adapun PSI masih belum berhasil menembus parlemen.
Belum apple to apple membandingkan PDIP dengan PSI. PDIP pemuncak klasemen, sementara PSI belum keluar dari zona liga dua,”
jelas Hensa.
Lebih lanjut, Hensa pun menjelaskan analogi tersebut. Ia menyebut PDIP sebagai pemenang pemilu legislatif (pileg).
Maksudnya, PDIP pemenang pemilu, PSI itu masih partai non-parlemen. Jadi, masih jauh kalau membandingkan PSI dengan PDIP,”
lanjutnya.
Meski demikian, Hensa menyampaikan peta politik menuju Pemilu 2029 masih sangat dinamis. Menurutnya, konfigurasi politik yang terlihat hari ini belum tentu bertahan dalam beberapa tahun ke depan.
Ia juga menilai safari politik Jokowi dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka tak semata-mata berkaitan dengan persaingan antara PDIP dan PSI.
Menurutnya, langkah itu lebih merupakan upaya membangun dan menjaga kekuatan elektoral menjelang Pilpres 2029.
Pesta politik hari ini mungkin akan berubah esok hari atau ke depannya. Tapi, nampaknya Jokowi dan Gibran sedang tidak ambil pusing pada posisi dia dengan Prabowo saat ini, lebih ke memperkuat elektoral saja,”
ujarnya.
Hensa menilai, Jokowi dan Gibran tengah menjalankan strategi mikro politik dengan kembali turun ke masyarakat melalui safari dan blusukan.
Cara itu dinilai sebagai upaya mempertahankan pengaruh politik sekaligus menjaga elektabilitas.
Menurutnya, langkah tersebut juga memiliki tujuan politik yang lebih jauh, yakni memastikan Jokowi dan Gibran tetap dipandang sebagai kekuatan yang layak dirangkul dalam kontestasi Pilpres 2029.
Apa tujuannya? Supaya elektabilitas Gibran dan Jokowi naik, dan Prabowo melihat mereka sebagai kekuatan yang perlu digandeng untuk Pilpres 2029,”
kata Hensa.
Ia menambahkan, jika Jokowi dan Gibran tidak lagi dianggap memiliki daya tawar politik yang kuat, Presiden Prabowo Subianto bisa saja memilih figur lain sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2029.
Kalau tidak dilihat sebagai kekuatan yang perlu digandeng, Prabowo bisa memilih wakil presiden sesuai yang dia inginkan,”
ujarnya.
Hensa juga menilai keberlanjutan karier politik Gibran akan sangat ditentukan oleh keputusan Prabowo pada Pilpres 2029.
Kalau Gibran tidak dipilih oleh Prabowo untuk mendampingi di 2029, maka era Gibran sebagai politisi yang mampu menghipnotis kecerdasan warga negara Indonesia akan berakhir,”
katanya.
Lebih lanjut, dia meyakini kondisi itu tak diharapkan Jokowi. Sebab, eks Presiden RI itu dinilai ingin memastikan pengaruh politik keluarganya tetap bertahan di tingkat nasional.
Nah, ini kan tidak diinginkan oleh Jokowi. Dia ingin Gibran terus bersama Kaesang menembus batas di jajaran elite politisi Indonesia,”
tuturnya.
