Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, perwakilan pemerintah harus menjawab kritik publik dengan data dan argumentasi yang valid, bukan pernyataan yang dinilai merendahkan simbol akademik.
Bahwa pihak Istana, pihak Bakom itu harus berargumentasi berdasarkan kepada data yang kuat, data yang valid, data yang objektif, sehingga ketika berdiskusi, berdialog dengan pihak lain termasuk dengan mahasiswa, itu betul-betul berargumentasi dengan data yang berbobot, valid, objektif, benar,”
kata Ujang kepada Owrite, Rabu, 22 Juli 2026.
Ditambahkannya, komunikasi pemerintah semestinya dibangun di atas fakta, data empiris, dan dialog yang konstruktif agar dapat diterima oleh publik, termasuk ketika merespons kritik dari kalangan mahasiswa.
Komunikasi pemerintah, katakanlah pihak yang berwenang di pemerintahan, yaitu harus berlandaskan kepada kenyataan-kenyataan objektif. Harus berlandaskan kepada fakta-fakta, data-data yang empirik. Harus berdasarkan kepada dialog-dialog yang konstruktif,”
ucapnya.
Menurutnya, kualitas komunikasi pejabat atau pihak yang mewakili pemerintah akan menentukan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang disampaikan.
Sehingga, lanjutnya, komunikasi yang dibangun oleh pemerintah itu menjadi lebih baik dengan argumentasi yang bisa diterima publik.
Ujang menambahkan, cara komunikasi yang ditunjukkan Ulta Levenia Nababan dalam merespons kritik publik belum mencerminkan pola komunikasi yang ideal bagi seorang pejabat atau perwakilan pemerintah.
Saya sih melihat bahwa ini menunjukkan komunikasi yang kurang bagus saja, kurang baik saja, dilakukan oleh yang bersangkutan. Mestinya komunikasinya lebih baik lagi,”
ujarnya.
Ia juga mengaku, belum dapat memastikan apakah pernyataan Ulta sepenuhnya mewakili sikap resmi pemerintah atau merupakan pendapat pribadi. Menurutnya, hal tersebut perlu diperjelas agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.
Saya tidak tahu ya, apakah Ulta itu representasi pemerintah atau tidak ya, karena setahu saya dia di Bakom. Apa mewakili pemerintah atau tidak, juga bisa mewakili pemerintah, bisa juga jadi pendapat olahan pribadi, yang menyinggung soal simbol identitas akademik, jas almamater,”
ucapnya.
