Partai Gerindra optimistis Sudaryono, eks Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang kini resmi dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mampu mempercepat pembenahan tata kelola.
Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menilai, Sudaryono memiliki rekam jejak yang baik selama bertugas di Kementerian Pertanian. Usianya yang relatif muda juga dinilai menjadi modal untuk mengawal pembenahan BGN yang saat ini masih berlangsung.
Kalau memang Mensesneg sudah menyampaikan bahwa yang mengganti Ibu Nanik sebagai Kepala BGN adalah Pak Sudaryono, saya pikir beliau kerja-kerjanya juga bagus selama di Kementan. Beliau juga masih muda, tentu punya energi yang besar untuk mengurusi pengelolaan BGN ke depan,”
kata Bahtra kepada wartawan, Rabu, 22 Juli 2026.
Bahtra berharap kepemimpinan Sudaryono di BGN mampu membawa perubahan yang lebih cepat, terutama dalam memperbaiki tata kelola lembaga yang menjadi pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kami berharap yang ditunjuk Presiden untuk mengurusi BGN ini bisa lebih progresif lagi dalam rangka pembenahan tata kelola, terus bagaimana agar BGN ke depan bisa makin baik. Tentu itu menjadi harapan kita bersama,”
ujarnya.
Menurut Bahtra, proses pembenahan BGN memang membutuhkan sosok yang memiliki energi dan mobilitas tinggi. Hal itu pula yang disebut menjadi alasan Nanik Deyang memilih mundur dari jabatan Kepala BGN.
BGN kan sedang fokus pembenahan. Tentu dibutuhkan energi yang besar dalam rangka mengurus atau mengelola BGN ini,”
katanya.
Bahtra menegaskan, pengunduran diri Nanik tidak berkaitan dengan polemik yang sempat menyeret nama BGN. Ia menyebut Nanik memilih mundur karena ingin fokus menjalani pengobatan.
Ibu Nanik sudah menyampaikan alasan beliau mengundurkan diri, karena sedang sakit dan ingin fokus melakukan pengobatan. Jadi tidak ada kaitan dengan urusan yang lain,”
tegasnya.
Selain mendukung pergantian kepemimpinan, Gerindra juga menyambut baik rencana Presiden membentuk Dewan Pengawas BGN.
Menurut Bahtra, keberadaan dewan pengawas akan memperkuat pengawasan terhadap kinerja dan proses pembenahan lembaga tersebut.
Kalau memang Presiden mau membentuk Dewan Pengawas, menurut kami bagus-bagus saja. Dalam rangka mengawasi kinerja dan progres pembenahan terhadap BGN itu sendiri,”
pungkasnya.
