Tegas! Komisi IX DPR Minta Pengganti Kepala BGN Harus Profesional, Jangan Titipan Politik

Dengan melepas jabatannya, Nanik tampaknya berharap MBG yang menjadi program unggulan presiden dapat berjalan dengan optimal,”

jelasnya.

Lucy berharap Nanik segera pulih dan kembali berkontribusi bagi bangsa. Lanjut Lucy, pengalaman Nanik masih dibutuhkan, terutama dalam memperkuat pengawasan pelaksanaan Program MBG.

Tim pengawas MBG memang sangat diperlukan karena banyaknya persoalan terkait Program MBG,”

ungkapnya.

Ia mengusulkan pemerintah daerah dilibatkan dalam tim pengawas agar pengawasan pelaksanaan MBG dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

Setidaknya Pemda dimasukkan sebagai tim pengawas, sehingga pengawasan dapat menjangkau semua penjuru Tanah Air,”

usulnya.

Ditambahkan Lucy, tim pengawas idealnya diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi di bidang penanganan stunting dan intervensi gizi serta bebas dari afiliasi kepentingan bisnis maupun politik.

Kepala BGN yang baru, kata dia, juga harus mampu membangun tata kelola MBG yang berorientasi pada efektivitas dan efisiensi, bukan kepentingan politik.

Dengan begitu, Kepala BGN nantinya dapat menyusun tata kelola MBG yang sesuai dengan prinsip efisien dan efektif,”

tegasnya.

Untuk memperkuat pengawasan, Lucy mendorong Komisi IX DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG. Panja dapat membantu menyusun peta jalan pelaksanaan program sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Kalau hal itu dapat diwujudkan, maka sasaran penerima manfaat akan tepat sasaran. Konsekuensinya anggaran untuk MBG dapat ditekan sehingga dapat membantu menjaga stabilitas keuangan negara,”

tutupnya.