Badan Gizi Nasional (BGN) menjanjikan sistem transparansi baru yang memungkinkan masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Nantinya, orang tua siswa dapat mengakses informasi mulai dari menu makanan, dapur penyedia, hingga identitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kepala BGN Sudaryono mengatakan sistem tersebut tengah disiapkan sebagai bagian dari pembenahan tata kelola program MBG setelah ditemukannya berbagai persoalan, mulai dari dugaan pelanggaran hingga lemahnya pengawasan.
Kami sedang membangun sebuah sistem transparansi. Minggu depan atau dua minggu lagi sistem ini sudah bisa diakses seluruh orang tua pelajar,”
kata Sudaryono dalam konferensi pers, Senin, 27 Juli 2026.
Nama Kepala SPPG Bisa Terinformasi
Ia menjelaskan, melalui sistem itu orang tua dapat mengetahui menu yang dikonsumsi anak setiap hari, kandungan gizi makanan, dapur penyedia, hingga nama Kepala SPPG yang bertanggung jawab atas pelayanan di wilayahnya.
Menurut Sudaryono, keterbukaan informasi tersebut diharapkan dapat memperkuat pengawasan publik sekaligus mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program MBG. Selain menyiapkan sistem transparansi, BGN juga melakukan langkah bersih-bersih secara internal.
Sebanyak 261 pegawai diberhentikan karena diduga melakukan pelanggaran disiplin, sembilan aparatur sipil negara (ASN) diproses menuju pemberhentian, sementara 39 ASN lainnya dijatuhi sanksi disiplin ringan.
Hentikan Operasional SPPG yang Melanggar
BGN juga menghentikan operasional 833 dapur MBG yang terbukti melakukan pelanggaran. Sudaryono menegaskan dapur yang di-suspend kali ini tidak lagi menerima pembayaran dari pemerintah.
Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Misalnya dulu di-suspend tapi tetap dibayar. Kalau sekarang sudah di-suspend, tutup, tidak dibayar. Ini betul-betul suspend karena pelanggaran,”
tegasnya.
Meski mengakui masih banyak persoalan yang harus dibenahi, Sudaryono memastikan perbaikan tata kelola akan dilakukan secepat mungkin mengingat program MBG menyangkut pemenuhan gizi jutaan anak di Indonesia.
Kami mengakui ada kekurangan, ada hal-hal yang memang harus diperbaiki, bahkan ada pelanggaran. Namun kami siap memperbaikinya dan melakukan perbaikan dengan cepat tanpa menunggu lama,”
tandasnya.
