Sosiolog Jannus TH Siahaan berpendapat penetrasi kultur hierarki dan komando ke ruang pendidikan kepemimpinan sipil berpotensi menggeser nilai-nilai deliberatif yang menjadi fondasi penting dalam masyarakat demokratis.
Kondisi tersebut dapat memengaruhi karakter pemimpin yang dibentuk melalui institusi pendidikan dengan latar belakang kultur militer yang kuat. Misalnya dalam konteks Universitas Republik Indonesia (URI).
“Ketika kultur hierarki dan komando masuk ke ruang pendidikan kepemimpinan sipil, memang ada potensi pergeseran nilai yang cukup serius. Ruang deliberatif yang sehat, mengandalkan dialog, kritik, dan perbedaan pandangan, bisa menyempit jika digantikan oleh pola relasi vertikal yang kaku,”
kata Jannus kepada Owrite.id, Selasa, 4 Agustus 2026.
Kultur Mendarah Daging
Dampak tersebut tidak berhenti pada proses pendidikan di dalam institusi. Kultur yang terbentuk selama pendidikan dapat terbawa ketika seseorang memasuki ruang kepemimpinan dan menjalankan kewenangan di tengah masyarakat.
“Dalam jangka panjang, ini dapat menghasilkan tipe pemimpin yang efisien dalam eksekusi, tetapi lemah dalam mendengar, merespons aspirasi, dan mengelola konflik sosial yang kompleks,”
ujar dia.
Kepemimpinan dalam masyarakat demokratis tidak semata-mata diukur dari kemampuan mengambil keputusan atau memastikan sebuah kebijakan dijalankan. Maka, ruang pendidikan yang bertujuan mencetak calon pemimpin sipil perlu menjaga kultur dialogis dan terbuka.
Kemampuan menerima kritik, menguji gagasan, melakukan negosiasi, serta memahami aspirasi kelompok yang berbeda menjadi bagian penting dalam membentuk kepemimpinan sipil.
“Dalam masyarakat demokratis, kualitas kepemimpinan justru diuji dari kemampuan mengelola perbedaan, bukan hanya menegakkan perintah,”
kata Jannus.
