Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta Menteri Pekerjaan Umum (PU) tidak ragu menggunakan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk mempercepat penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurutnya, kebutuhan penanganan darurat di lapangan harus menjadi prioritas. Pemerintah tidak boleh menunda pekerjaan hanya karena terbentur keterbatasan alokasi anggaran awal.
Kalaupun harus mengambil dana lebih dari Rp100 miliar pun, Bapak lakukan saja di sana. Agar penanganan kebutuhan darurat di NTT bisa dilakukan dengan segera,”
kata Lasarus dalam Rapat Kerja bersama Pemerintah, dikutip Jumat, 21 Agustus 2026.
Anggaran BNPB Terbatas
Pernyataan Lasarus ini disampaikan setelah Menteri PU menjelaskan kementeriannya sementara menggunakan anggaran yang tersedia untuk menangani kebutuhan darurat di NTT.
Langkah itu diambil karena anggaran yang semestinya digunakan untuk penanganan bencana disebut berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Namun, keterbatasan anggaran BNPB membuat penanganan di lapangan tidak bisa hanya menunggu alokasi dari lembaga tersebut. Kementerian PU akhirnya memilih bergerak lebih dulu menggunakan anggaran yang dimilikinya.
Menurut Lasarus, kondisi darurat tidak boleh membuat pemerintah terjebak dalam tarik-menarik kewenangan dan sumber anggaran. Ketika akses masyarakat masih terputus, kebutuhan dasar tidak bisa menunggu proses penganggaran selesai.
Daripada kita saling tunggu, Bapak tanya juga BNPB, duitnya juga tidak ada,”
ujar Lasarus.
Sejumlah Wilayah NTT Sulit Diakses
Lasarus menilai persoalan tersebut harus segera diputuskan agar penanganan bencana tidak semakin terlambat. Komisi V mendapat informasi masih ada sejumlah wilayah terdampak bencana di NTT yang belum dapat diakses.
Masih cukup berat, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menangani bencana di NTT. Bahkan ada beberapa daerah masih belum bisa diakses,”
kata politikus Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Menurut Lasarus, persoalan akses menjadi sangat krusial karena menentukan apakah bantuan dapat sampai kepada masyarakat terdampak. Selama wilayah belum terbuka, distribusi logistik dan kebutuhan dasar juga ikut tersendat.
Sedangkan belum bisa diakses, berarti bantuan belum bisa datang,”
tegasnya.
Karena itu, Lasarus meminta Menteri PU tidak ragu mengambil langkah yang diperlukan dalam situasi darurat. Ia bahkan membuka ruang agar penggunaan anggaran melampaui alokasi awal sekitar Rp100 miliar jika kondisi lapangan memang membutuhkan.
Menurutnya, keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat harus menjadi prioritas. Persoalan teknis mengenai sumber anggaran antarlembaga tidak boleh membuat pemerintah justru saling menunggu.
Kebutuhan Air Bersih
Selain akses, Lasarus menyoroti kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak. Ia meminta pemerintah mempertimbangkan solusi cepat yang bisa langsung digunakan masyarakat sambil menunggu pembangunan infrastruktur permanen.
Salah satu opsi yang ditawarkan adalah pembangunan sumur bor sederhana. Lasarus mengatakan pengalaman penanganan bencana di Sumatera menunjukkan sumber air dapat dibuat dengan peralatan sederhana dalam waktu singkat.
Yang penting air bisa ditemukan. Itu menurut saya bisa. Saya pengalaman kalau di tempat saya di Kalimantan, kita bisa dengan alat yang sederhana itu satu-dua hari itu, satu sumur sudah bisa jadi,”
ujarnya.
Menurut Lasarus, pendekatan tersebut bisa dipertimbangkan apabila kondisi lapangan di NTT memungkinkan. Pemerintah tidak harus selalu menunggu pembangunan infrastruktur berskala besar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kondisi darurat.
Dukung Langkah Menteri PU
Lasarus menegaskan Komisi V DPR RI mendukung langkah Menteri PU untuk bergerak cepat menangani dampak bencana. Ia meminta keterbatasan anggaran BNPB tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk menunda pekerjaan yang sudah mendesak.
Siapa yang mesti memperbaiki situasi yang dalam keadaan darurat ini? Jadi monggo, Pak, kami support,”
pungkas Lasarus.
