Operasi tangkap tangan KPK terhadap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Akhmad Sodiq dan 13 orang lain terkait dugaan korupsi penerimaan mahasiswa baru dinilai mencoreng muruah dunia pendidikan.
Akademisi Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga berujat kasus tersebut menunjukkan praktik koruptif telah merambah lingkungan kampus yang selama ini diharapkan menjadi benteng moral dan teladan antikorupsi.
OTT KPK terhadap Rektor, Wakil Rektor I, dan Wakil Rektor III Universitas Jenderal Soedirman telah mencoreng dunia kampus,”
kata Jamiluddin kepada Owrite.id, Minggu, 23 Agustus 2026.
Dikatakan Jamiluddin perkara tersebut semakin memprihatinkan karena berkaitan dengan proses penerimaan mahasiswa baru.
Praktik semacam itu dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan yang semestinya menjunjung tinggi integritas, keadilan, dan kesempatan yang setara bagi calon mahasiswa.
Celakanya, petinggi Unsoed terkena OTT karena dugaan suap penerimaan mahasiswa baru. Hal ini mengindikasikan bahwa budaya korupsi sudah merasuk hingga sektor pendidikan, bukan lagi monopoli birokrat,”
ucap dia.
Citra Buruk
KPK menyatakan OTT di lingkungan Unsoed berkaitan dengan dugaan penerimaan uang dalam proses penerimaan mahasiswa baru.
Dalam rangkaian operasi tersebut, KPK mengamankan uang tunai ratusan juta rupiah. KPK kemudian menetapkan enam orang sebagai tersangka, termasuk Rektor Akhmad Sodiq dan Wakil Rektor III Norman Arie Prayogo.
Jamiluddin menjelaskan kasus tersebut berpotensi mengguncang citra kampus sebagai ruang yang seharusnya menjadi tempat pembentukan karakter dan penanaman nilai antikorupsi.
Kepercayaan publik terhadap dunia akademik dapat ikut terkikis ketika pejabat kampus justru terseret perkara korupsi.
Padahal selama ini kampus dikenal sebagai benteng terakhir moralitas dan teladan antikorupsi bagi masyarakat. Semua itu seolah runtuh akibat perilaku tiga petinggi Unsoed tersebut,”
jelas dia.
Problem tersebut juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi. Kampus, kata Jamiluddin, seharusnya menjadi tempat yang menjaga nilai kebenaran, keadilan, serta etika publik.
Dua petinggi Unsoed itu telah mencederai kepercayaan publik dan mengkhianati muruah dunia akademik. Kampus yang seharusnya menjaga nilai kebenaran, keadilan, dan etika publik menjadi pupus seketika,”
tutur dia.
Jamiluddin juga menyoroti pentingnya memperkuat sistem pengawasan internal di lingkungan perguruan tinggi.
Evaluasi
Perkara ini menjadi momentum untuk mengevaluasi transparansi, akuntabilitas, serta mekanisme kontrol terhadap proses penerimaan mahasiswa baru dan pengelolaan kampus.
Kampus yang semestinya mendidik kejujuran justru mempertontonkan praktik koruptif. Hal ini juga menunjukkan rapuhnya sistem kontrol internal kampus, termasuk minimnya transparansi anggaran dan akuntabilitas,”
terang dia.
Kasus tersebut melemahkan kontrol sosial dan pengawasan kebijakan yang kerap dilakukan insan kampus. Kampus tak punya kekuatan moral lagi untuk mengawasi kinerja pemerintah, apalagi mengungkap perilaku koruptif,”
tambah Jamiluddin.
Sivitas akademika juga dapat menghadapi persoalan kepercayaan ketika menyuarakan pemberantasan korupsi dan penegakan hukum.
Bahkan publik dapat mempertanyakan konsistensi kampus apabila institusi pendidikan menyerukan antikorupsi sementara pejabat di dalamnya terseret perkara korupsi.
Insan kampus juga akan malu untuk mengawal penegakan hukum. Publik bisa jadi akan mencibir bila kampus teriak tegakkan hukum dan berantas korupsi,”
jelas dia.
Benteng Moral
Jamiluddin mendorong perguruan tinggi melakukan pembenahan serius agar kampus kembali menjadi ruang pendidikan sekaligus pusat pencerahan bagi masyarakat.
Kampus harus kembali menjadi benteng moralitas dan menjadi pusat pencerahan bagi bangsa dan negara. Untuk itu, kampus harus berani membersihkan orang-orang pragmatis, termasuk yang profit oriented,”
harap dia.
Kampus harus dipimpin orang-orang idealis yang realistis. Mereka ini diharapkan tidak akan tergelincir manusia pragmatis, termasuk koruptif,”
sambung Jamiluddin.
