Penolakan terhadap penambahan kekuatan militer di Papua dan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) disuarakan perwakilan masyarakat Papua dalam aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada, Kamis, 27 Agustus 2026.
Perwakilan Papua, Yopiz Pigome, menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua dan mendesak pemerintah memprioritaskan pendidikan gratis.
Penambahan militer dan pembentukan beberapa kodim Itu tidak sesuai dengan permintaan masyarakat Papua,”
kata Yopiz kepada Owrite di lokasi aksi.
Penambahan personel militer dan pembentukan sejumlah Komando Distrik Militer (Kodim) di Papua, sambungnya, bukan merupakan aspirasi yang datang dari masyarakat setempat.
Menurutnya, kebijakan tersebut justru berkaitan dengan kepentingan pemerintah dalam menjalankan sejumlah agenda pembangunan dan investasi.
Itu kan kepentingan dari negara, mereka untuk memuluskan bagaimana investasi, terus PSN itu masuk, terus MBG, Kopdes itu,”
ucapnya.
Lakukan Evaluasi
Yopiz menambahkan, masyarakat Papua memiliki kebutuhan yang menurutnya lebih mendesak dibandingkan penambahan kekuatan militer maupun sejumlah program pemerintah.
Karena itu, ia menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat Papua.
Sebenarnya itu bukan permintaan dari masyarakat Papua itu sendiri. Jadi, masyarakat Pati, masyarakat Papua sangat menolak hal itu,”
tegasnya.
Dia juga menegaskan penolakan terhadap penambahan militer di Papua. Ia juga menyampaikan keberatan terhadap pelaksanaan program MBG di Papua, terutama setelah adanya kasus keracunan makanan yang disebutnya menimpa siswa di sekolah di Papua.
Sekali lagi kami menolak konsentrasi atau penambahan militer ke Papua, MBG yang baru saja terjadi keracunan massal di Papua, kami masyarakat Papua menolak MBG, kami butuh pendidikan gratis,”
tegasnya lagi.
Menurut Yopiz, pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Papua, khususnya akses pendidikan.
Ia menilai pendidikan gratis lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dibandingkan kebijakan yang menurutnya belum menjadi permintaan utama warga Papua.
