Kasus dugaan keracunan makanan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Kali ini, ratusan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Sidoarjo, Jawa Timur, dilaporkan mengalami keracunan hingga harus mendapat penanganan medis.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini prihatin dengan kembali munculnya kasus keracunan yang berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Ia mengkritik insiden keracunan yang berulang kali menunjukkan masih ada persoalan dalam tata kelola program tersebut.
Kasus keracunan di berbagai tempat meningkat akhir-akhir ini,”
kata Yahya di Jakarta, Rabu, 2 September 2026.
Yahya minta seluruh korban mendapat penanganan secara baik. Dia juga menegaskan biaya penanganan korban keracunan harus menjadi tanggung jawab Badan Gizi Nasional (BGN).
Korban keracunan ditangani dengan baik dan biayanya ditanggung oleh BGN,”
ujarnya.
Menurut Yahya, munculnya kasus itu jadi tanda bahwa perbaikan tata kelola MBG belum sepenuhnya berjalan. Dia mengakui Kepala BGN yang baru telah melakukan sejumlah pembenahan dan mengambil tindakan tegas.
Namun, Langkah itu dinilai belum menjangkau seluruh dapur yang menjalankan program MBG. Karena itu, BGN diminta tidak hanya bergerak setelah kasus terjadi.
Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan tata kelola MBG masih perlu diperbaiki,”
jelas politikus Partai Golkar itu.
Yahya meminta BGN melakukan investigasi secara tuntas dan terbuka terhadap kasus keracunan di Sidoarjo. Investigasi diperlukan untuk memastikan penyebab kejadian sekaligus menemukan titik lemah dalam pengelolaan makanan.
Dia juga mengapresiasi keputusan BGN menutup sementara dapur yang diduga menjadi sumber keracunan serta mencopot kepala dapur tersebut. Namun, tindakan itu dinilai harus dilanjutkan dengan evaluasi yang lebih luas.
Tindakan tegas tersebut perlu diikuti dengan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola, pengawasan dan SDM pengelola dapur,”
katanya.
Yahya menilai persoalan tidak cukup diselesaikan dengan memberikan sanksi kepada dapur yang bermasalah. Kapasitas kepala dapur juga perlu diperkuat karena pengelolaan makanan menjadi salah satu titik krusial dalam memastikan keamanan MBG.
Sebagian besar kasus keracunan terjadi akibat kelalaian pengelolaan makanan yang menjadi tanggung jawab kepala dapur,”
ujar Yahya.
Karena itu, BGN diminta meningkatkan kapasitas para kepala dapur agar lebih profesional, berintegritas, dan disiplin dalam menjalankan tugas.
Selain pembenahan SDM, Yahya mendorong pengawasan dilakukan secara berkala dan lebih presisi terhadap setiap dapur MBG. Pengawasan dinilai tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme internal BGN.
Yahya mengusulkan pembentukan satuan tugas (satgas) MBG dengan melibatkan sejumlah pihak. Di antaranya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pemerintah daerah, dinas kesehatan, kepala sekolah, hingga orang tua murid.
Menurutnya, pelibatan banyak unsur diperlukan agar pengawasan tidak berhenti pada dapur sebagai pelaksana program. Setiap rantai pengelolaan makanan perlu diawasi untuk mencegah persoalan serupa kembali menimpa penerima manfaat.
Masih terjadinya kasus keracunan menunjukkan masih lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh BGN,”
tutur Yahya.
